Channel9.id – Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memotong 50 persen tunjangan aparatur sipil negara (ASN) saat pandemi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi kebijakan itu lantaran beberapa pegawai mendapat tunjangan penuh tanpa dasar jelas.
“Pak Gubernur Anies Baswedan harus mampu bertindak adil, yaitu memberikan tunjangan penghasilan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang terukur dan transparan,” kata Anggota PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, Rabu (27/5).
Pemprov DKI dianggap belum memiliki mekanisme baku mengatur besaran tunjangan pegawai, khususnya untuk menghindari kecemburuan. Mengingat, ada pegawai yang bekerja di rumah dan ASN yang tetap melayani di lapangan di tengah pandemi.
“Saya kira para pegawai negeri sipil (PNS) legawa jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien covid-19,” papar anggota Komisi A tersebut.
August juga rela jika tunjangan penuh diberikan pada abdi negara yang bertugas melayani di lapangan. Misalnya pegawai Kelurahan, Kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan.
Ia mendapat informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi.
August bahkan mendengar kabar anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Sementara para ASN tidak.
“Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan,” tutup dia.
Tunjangan ASN DKI dipangkas akibat pandemi covid-19. Pemangkasan ini sebagai bentuk penyesuaian akibat ekonomi di Jakarta.
“Penyesuaian terhadap (tunjangan) perbaikan penghasilan (TPP) setinggi-tingginya 50 persen,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir saat dihubungi, Senin (4/5).
Tunjangan yang dipotong menyesuaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI. Namun, Chaidir memastikan gaji pokok yang diterima tetap sama berdasarkan golongannya.
Chaidir mengatakan penyesuaian ini berlaku bagi ASN semua golongan. Pemotongan tunjangan ini berlaku per Mei 2020.
VRU
