Channel9.id-Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemda yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi telah berjalan dengan baik.
Tito menjelaskan, Kemendagri memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan mendorong situasi keamanan dan politik yang stabil.
“Kami kira sudah kami laksanakan termasuk melakukan monitoring, evaluasi. Kami juga ada desk di sini ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah,” ujarnya saat memimpin Rakor Terkait Pilkada Ulang dan Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Tito mengajak para pihak untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU. Selain itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diatensi serius oleh aparat keamanan. Pasalnya, kata dia, di sejumlah daerah diketahui masih ada polarisasi yang belum mereda.
Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan yang terjadi selama PSU. Kecurangan itu, terutama mengenai money politics yang berpeluang terjadi selama berlangsungnya gelaran tersebut.
Lebih lanjut, meski kebutuhan anggaran NPHD secara umum telah dipersiapkan dengan baik, mengimbau daerah untuk mengecek kembali dan memastikan sepenuhnya siap. Selain itu, jajaran TNI-Polri juga diimbau untuk memastikan situasi berlangsung aman, lancar, dan damai.
“Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul juga menjaga keamanan, situasinya, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah,” tandasnya.
Baca juga: Wamendagri Bima Arya Tinjau Persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya
