Channel9.id, Sentul. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sebagai forum konsolidasi besar untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional. Agenda yang dihadiri 4.011 pejabat lintas pusat dan daerah itu difokuskan pada penguatan sinergi kebijakan guna mempercepat implementasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung memberikan arahan strategis.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadiran dan arahan strategis kepada pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi penegas arah gerak kita bersama,” ujar Tito di Sentul, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, pelaksanaan Rakornas merupakan arahan langsung Presiden kepada Kemendagri. Semula kegiatan dijadwalkan pada awal Januari 2026, namun bergeser karena agenda kenegaraan.
“Tahun ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025 – 2029 sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden. Banyak capaian yang sudah dirasakan publik. Keberhasilan itu harus kita optimalkan melalui kesamaan gerak langkah pusat dan daerah,” katanya.
Rakornas kali ini mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Tito menjelaskan, forum dibagi dalam tiga sesi utama yang mencerminkan prioritas strategis pemerintah.
Sesi pertama membahas penguatan ekonomi dan energi, menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Danantara. Fokusnya pada percepatan investasi, hilirisasi industri, dan ketahanan energi.
Sesi kedua menitikberatkan sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat. Hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Agenda meliputi koperasi desa Merah Putih, swasembada pangan, kampung nelayan Merah Putih, hingga program makan bergizi gratis.
Adapun sesi ketiga membahas pengawalan hukum dan tata kelola, dengan narasumber Kapolri, Jaksa Agung, TNI, dan KPK.
“Penegakan hukum penting agar program strategis Presiden berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Tito.
Rakornas ini diikuti 4.011 peserta dari berbagai unsur pemerintahan.
Dari tingkat pusat tercatat 525 orang, terdiri atas menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga utusan khusus presiden.
Sementara dari daerah hadir 1.013 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 644 pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dari Papua dan Aceh.
Selain itu, turut hadir jajaran TNI sebanyak 486 orang, Polri 480 orang, Kejaksaan 425 orang, BIN 36 orang, perwakilan Bank Indonesia 34 orang, serta kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 548 orang.
Besarnya jumlah peserta menunjukkan pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam implementasi kebijakan nasional.
Tito menegaskan, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi faktor krusial untuk memastikan program prioritas tidak terhambat di level implementasi.
“Dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kami berharap sinergi pusat–daerah semakin solid, sehingga setiap program prioritas Presiden benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah menargetkan Rakornas ini menjadi pijakan awal untuk mempercepat realisasi agenda pembangunan 2026 sekaligus menjaga konsistensi arah menuju visi Indonesia Emas 2045.
