Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah tidak memungut biaya rapid test mandiri. Rahmad mengaku mendapat keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya rapid test tersebut hingga Rp500.000.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya rapid test. Atas keluhan ini, pemerintah seharusnya memikirkan solusi, bagaimana caranya agar rapid test mandiri bisa gratis,” katanya kepada wartawan, Selasa (23/6).
Tak hanya itu, Rahmad menilai, tingginya biaya rapid test menggangu pergerakan orang dan kegiatan angkutan logistik. Ratusan sopir truk, kata Rahmad, terpaksa menunda pekerjaannya karena tak sanggup membayar biaya rapid test.
“Kita tahu, ratusan pengemudi truk yang mengangkut logistik menunda pengiriman barang karena tak mampu bayar biaya rapid test. Para sopir truk yang bekerja untuk kepentingan publik mestinya dibebaskan dari biaya rapid test,” kata Rahmad.
Rahmad menyatakan, pada Senin (22/6, ratusan sopir truk pengangkut logistik di Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung menunda pengiriman barang karena terkendala biaya rapid test.
Selain itu, tingginya biaya rapid test banyak dikeluhkan para calon penumpang kereta api dan penumpang pesawat. Bahkan, banyak di antara calon penumpang akhirnya terpaksa membatalkan perjalanan karena terbukti menggunakan surat keterangan rapid test yang sudah kadaluarsa.
“Kejadian-kejadian seperti ini kan membuktikan bahwa biaya rapid test itu terasa membebani. Kondisi ini harusnya jadi perhatian pemerintah,” kata Rahmad.
Rahmad menyatakan sejauh ini rapid test masih merupakan cara paling baik untuk melacak penyebaran Covid-19.
Kendati demikian, Rahmad mengakui, rapid test memang membutuhkan dana, sehingga pihak rumah sakit, mau tidak mau harus mematok tarif.
“Di sinilah perlunya pemerintah hadir dan mengawasi. Tidak boleh membiarkan rumah sakit melakukan aji mumpung, mematok tarif sesukanya,” kata Rahmad.
(HY)
