Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan Webinar bertajuk ‘Massa (Tidak) Tenang dan Potensi Pelanggaran’ pada Minggu 6 Desember 2020.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyampaikan, webinar tersebut membahas tantangan dan potensi-potensi pelanggaran di Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang.
Ray menyampaikan, meningkatnya jumlah kasus Covid-19 menjelang hari pencoblosan perlu diantisipasi semua pihak. Penyelenggara pilkada maupun pemilih wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Bukannya menurun malah meningkat. Karena itu semua pihak harus betul-betul tanggal 9 Desember nanti protokol kesehatan harus diterapkan,” kata Ray, Minggu (6/12).
Di samping itu, penyelanggara pilkada harus sudah menyiapkan segala keperluan untuk mengikuti pedoman protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal ini, petugas KPU harus sudah dilengkapi dengan masker maupun APD.
“Ini wajib, apalagi petugas KPU di hari H akan bertemu pemilih seharian,” katanya.
Ray pun menyoroti meningkatnya potensi dinasti politik di Pilkada 2020. Menurut Ray, tren dinasti politik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di pilkada ini saja, ada 124 calon kepala daerah yang terindikasi kuat sebagai calon dinasti.
“Jadi kalau kita lihat trennya sejak tahun 2014, tren dinasti ini mulai menguat di pilkada 2020. Ini kelihatan siklusnya bukannya melandai tapi terus meningkat. Dan 2020 ini justru rekor baru lagi. Hampir 124 calon yang terlibat terindikasi dengan dinasti politik,” kata Ray.
Kenaikan tren itu diperkuat dengan hasil survei Global Corruption Barometer tahun 2020. Dalam survei itu, Indonesia merupakan negara dengan tingkat nepotisme terbesar kedua di tingkat Asia.
“India negara pertama yang terbesar politik nepotismenya,” kata Ray.
Selain itu, Ray juga menyoroti terkait isu politik uang. Ray menyampaikan, secara nasional tren politik uang dari tahun ke tahun tetap stabil. Meski stabil, Ray menduga ada kemungkinan tren itu akan meningkat.
“Hal itu sudah dikonfirmasi setidaknya dari empat survei yang dilakukan lembaga survei menjelang pilkada,” katanya.
“Survei Global Corruption Barometer misalnya, para pemilih kita mayoritas hampir 70 persen tetap bersedia menerima uang di dalam pelaksanaan pilkada ataupun politik secara umumnya,” katanya.
Namun, dia bersyukur dalam pilkada 2020 ini, tren terkait politik identitas tidak muncul dan tidak berakar di masyarakat.
“Tetapi ke depannya ancaman ini cukup berisiko bagi demokrasi. Bahkan ancaman politik identitas jauh lebih berbahaya dari pada politik uang,” katanya
Selain itu, Ray pun menyampaikan sejumlah potensi pelanggaran yang akan dihadapi menjelang dan di hari pencoblosan Pilkada 2020.
“Pertama pengumpulan massa. Akan ada tren yang makin kuat terhadap pengumpulan massa tiga hari sebelum hari H. Kedua Kampanye terselubung diam diam masa tenang. Kemudian, netralitas ASN yang semakin tidak netral,” katanya.
Ray pun berharap kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan atas potensi-potensi pelanggaran itu. Pun meminta Bawaslu mengawasi penerapan protokol kesehatan supaya penyelenggara maupun pemilih aman dari penyebaran Covid-19.
“Karena kan salah satu tujuan pilkada bukan hanya tujuan politik, tapi juga tujuannya menyehatkan masyarakat,” katanya.
“Dan jadikan pilkada 2020 sebagai bagian dari upaya menyehatkan masyarakat dan menyehatkan ekonomi,” ujar Ray
HY
