Channel9.id, Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi reformasi sistem pendidikan nasional dengan menyiapkan dua model pendidikan berasrama yang menyasar kelompok sasaran berbeda: Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Keduanya dirancang sebagai pilar utama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif sekaligus kompetitif secara global.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, menyebut peluncuran Sekolah Rakyat ditargetkan pada Juli 2025.
“Sudah disampaikan oleh Wamendikti dan Mendikdasmen. Kemungkinan bulan Juli akan diluncurkan sekitar 200 Sekolah Rakyat. Itu sifatnya boarding school,” ujar Aris di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).
Sekolah Rakyat mengusung pendekatan pendidikan inklusif yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah-wilayah terpencil. Dengan sistem berasrama, pemerintah berharap akses pendidikan tak lagi menjadi hambatan bagi anak-anak di luar pusat kota atau daerah yang selama ini minim fasilitas pendidikan.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat yang lebih bersifat pemerataan akses, Sekolah Garuda menyasar siswa berprestasi dari seluruh Indonesia untuk disiapkan menuju jenjang pendidikan tinggi bertaraf internasional. Program ini dirancang dengan seleksi ketat berbasis rekam jejak akademik dan kompetensi, serta memberikan beasiswa penuh tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
“Sekolah Garuda adalah program strategis nasional untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri. Mereka disiapkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi unggulan dunia dan menjadi pemimpin masa depan bangsa,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resmi (23/6/2025).
Model pendidikan Sekolah Garuda mengintegrasikan kurikulum nasional dengan standar pendidikan global, serta beroperasi dalam format SMA berasrama. Pemerintah menekankan bahwa dukungan infrastruktur, SDM, hingga ekosistem belajar sedang dipersiapkan secara menyeluruh sebelum penerapannya secara luas.
Sementara itu, menurut Teddy, Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo yang ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan bermutu, tanpa terkendala faktor geografis atau ekonomi. “Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” katanya.
Kedua program ini mencerminkan arah baru dalam kebijakan pendidikan era Prabowo-Gibran, yang menekankan pada keadilan akses sekaligus pencetakan SDM unggul sebagai modal besar menuju Indonesia Emas 2045.
