Channel9.id, Jakarta – Sekitar 3.000 buruh dan pensiunan PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 3 Juni 2025. Aksi akan berlangsung di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI, Jakarta.
Peserta aksi berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek, didominasi oleh pekerja mitra dan para pensiunan PT Pos Indonesia. Mereka menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan atas kebijakan manajemen perusahaan dan pemerintah.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi ini:
Para pensiunan PT Pos menolak penghapusan berbagai tunjangan yang selama ini mereka terima, antara lain Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), subsidi iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka. Mereka menilai tunjangan tersebut merupakan hak yang diperoleh dari masa kerja panjang dan dedikasi, bukan sekadar fasilitas tambahan.
Para buruh mendesak agar sistem kemitraan dihapus, karena dianggap sebagai cara perusahaan menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Mereka menuntut agar seluruh pekerja mitra diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Para buruh juga menuntut pemerintah menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja, serta menolak penerapan sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan. Mereka menilai sistem baru ini menurunkan kualitas layanan, memperpanjang antrean, serta membuka peluang kenaikan iuran.
Iqbal menegaskan bahwa penghentian sistem outsourcing merupakan bagian dari janji Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu.
“Aksi ini adalah bentuk perjuangan untuk keadilan dan perlindungan bagi para buruh dan pensiunan yang telah lama terabaikan,” tegas Said Iqbal.
