Channel9.id – Jakarta. Dalam debat capres tahap kedua antara Prabowo dan Jokowi, petahana menyampaikan data-data mengenai keberhasilan pemerintahan dalam berbagai bidang, baik soal infrastrukur, impor, kebakaran hutan dan sebagainya. Namun sayangnya data-data tersebut tidak valid, ekonom Rizal Ramli menyampaikan kritiknya terhadap data-data yang disampaikan oleh petahana. Setidaknya ada 7 data yang disampaikan Jokowi, tidak sesuai alias ngawur. Berikut 7 poin kritik Rizal Ramli :
1. Telah dibangun 191 ribu kilometer jalan di desa.
Buku Pintar Dana Desa terbitan Kementerian Keuangan (November 2017) menyebutkan bahwa jalan desa yang terbangun sebagai outcome dana desa adalah 95,2 ribu km. Tidak mungkin dalam 1 tahun kemudian menjadi lebih dari 2 kali lipat.
2. Tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta. Belakangan Jokowi klaim menggunakan data Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sendiri meralat, bahwa angka yang dimaksud Jokowi adalah angka impor jagung untuk pakan ternak.
3. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut
Merujuk laporan capaian KLHK pada 4 tahun pemerintahan Jokowi, seperti dikutip dari situs resmi KLHK, untuk Januari sampai Agustus 2018 saja 194.757 hektare hutan di Indonesia terbakar. Angka tersebut justru naik. Belakangan Jokowi meralat ucapannya, bukan tidak ada tetapi turun.
4. Dalam empat setengah tahun hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2018, telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807 ribu hektare dan melibatkan 87 ribu lebih kepala keluarga di berbagai provinsi di daerah. Dari jumlah tersebut, 16 konflik atau 4 persen disumbangkan oleh sektor infrastruktur.
5. Lubang galian yang dikerjakan tambang telah menjadi kolam ikan besar
“Kadar asam air yang disebabkan oleh penggalian tambang tidak memungkinkan untuk ikan bisa hidup. Malaysia melakukan reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang sebagai tempat wisata itu memerlukan waktu 20 tahun. Baru sebagai kolam pemandangan saja. Belum untuk berenang. Apa lagi untuk membudidayakan ikan,”(pakar lingkungan hidup Universitas Sumatera Utara Jaya Arjuna)
6. Sejak 2014 sampai sekarang impor beras kita itu turun
Mengutip data dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2019, impor beras sejak 2015 hingga 2018 ternyata melonjak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat.” (Bustanil Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung).
7. Penegakan hukum yang tegas 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda 8,3 triliun
Dalam siaran pers yang dipublikasikan pada Jumat (15/2/2019), Greenpeace Indonesia menyebut 11 perusahaan yang diberikan denda hingga Rp 18 triliun lebih belum dibayarkan. Greenpeace Indonesia kemudian menganalisis data resmi pemerintah dari tahun 2012-2018, terkait sebelas perkara perdata kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pembalakan liar dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai 18,9 triliun rupiah.Hasilnya, belum ada satu pun kasus karhutla yang dibayar oleh para perusahaan.
