Channel9.id-Jakarta. Pemerintahan yang beretika merujuk pada 4 komponen utamanya, yaitu kepemimpinan, manajemen, kebijakan dan implementasi serta pertanggungjawaban politik dan pewarisan nilai bagi kelanjutan hidup negara.
Hal itu diungkap pengamat politik Prof Ryaas Rasyid dalam Seminar Nasional bertajuk “Qua Vadis Etiak Pemerintahan di Indonesia” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu 05/06).
Adapun syarat kepemimpinan, Ryaas menyebut ada 3 kualitas kepribadian seorang pemimpin yaitu memiliki integritas (yang teruji), kompetensi (yang diakui), dan komitmen (yang bisa dipercaya).
Baca juga: MIPI Gelar Seminar Bahas Etika Pemerintahan
Ia menjelaskan, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya walau ada kesempatan melakukan hal itu, adalah wujud dari integritas.
“Ringkasnya, integritas itu teruji saat seorang pemimpin punya kesempatan untuk menyeleweng, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu,” papar Prof Ryaas.
Selanjutnya, ukuran keberhasikan manajemen negara dan pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan yang semakin tertib, semakin bersih, semakin maju dari waktu ke waktu.
Ukuran ini bisa dikuantifikasi dalam bentuk berkurangnya pelanggaran aturan dalam praktek kekuasaan, semakin tertib dan majunya layanan publik di semua sektor, semakin berkurangnya korupsi, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, semakin menurunnya kriminalitas dalam masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu.
“Suatu realitas yang tidak menggambarkan terwujudnya indikasi atau ukuran keberhasikan itu bisa dianggap sebagai kegagalan manajemen kenegaraan dan pemerintahan,” tandas mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
