Channel9.id-Jakarta. Baru-baru ini beredar luas dokumen ‘Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2019’.
Dokumen tersebut memuat keterangan bahwa hasil rapat menyepakati nama-nama menteri pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II masa kepemimpinan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
Namun ada keanehan dari dokumen itu, tulisan di atasnya adalah ‘Koalisi Indonesia Maju’, padahal parpol-parpol pro-Jokowi tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.
Dalam dokumen tersebut, nama Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut akan menjadi Menteri Hukum dan HAM selanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Yusril menegaskan bahwa susunan cabinet yang beredar sepenuhnya hoax. “Belum ada (pembahasan soal jabatan Menkum HAM). Saya kira susunan kabinet yang beredar di atas adalah hoax,” kata Yusril, Rabu (17/7/2019).
Ia pun menegaskan tidak pernah ada rapat di Sentul, Jawa Barat, yang membahas tentang menteri-menteri pembantu Jokowi.
“Sebab tidak ada pertemuan di Sentul membahas kabinet antara Pak Jokowi dengan para sekjen partai koalisi seperti ditulis dalam lembaran di atas,” jelas Yusril.
Sebelumnya, Wakil
Ketua TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding juga menegaskan risalah kabinet
menteri Jokowi jilid 2 yang beredar hoax. Dia menegaskan bahwa koalisi tak
merekomendasikan nama-nama menteri.
“Itu hoax, saya kira itu hoax. Yang kedua kalau koalisi
apalagi TKN tidak akan merekomendasi nama-nama atau tidak akan ikut dalam
artian menentukan sepenuhnya menteri-menteri, tugas koalisi itu tugas TKN dalam
hal ini itu adalah memenangkan Pak Jokowi-Ma’ruf,” kata Karding
