Channel9.id, Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial lainnya berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah menggunakan pendekatan bottom-up dalam menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah mengumpulkan dan mengajukan data penerima agar bantuan tepat sasaran.
“Kecepatan pemberian bantuan, baik rumah rusak, bantuan perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, hingga stimulan ekonomi, bergantung pada pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Tito menjelaskan, perbedaan kecepatan penyaluran bukan berasal dari pusat, tetapi dari proses pendataan di daerah. Pemerintah daerah harus memverifikasi data secara berlapis sebelum mengajukannya.
Proses verifikasi melibatkan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami menemukan data ganda di lapangan. Karena itu verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Penyaluran Bantuan Terus Berjalan
Data Satgas PRR per 13 April 2026 menunjukkan Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menyalurkan bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya menerima bantuan terbesar sebesar Rp123,66 miliar, disusul Aceh Timur Rp37,68 miliar dan Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga menerima bantuan miliaran rupiah.
Di Sumatera Utara, pemerintah menyalurkan bantuan ke Tapanuli Selatan sebesar Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Sementara di Sumatera Barat, bantuan mengalir ke Kota Padang Panjang Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.
Bantuan Disalurkan Tanpa Henti
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan pemerintah menyalurkan bantuan secara berkelanjutan selama data penerima tersedia dan tervalidasi.
“Bantuan sosial pascabencana terus kami salurkan. Tidak ada libur, selama datanya sudah ada, langsung kami salurkan,” ujarnya saat penyaluran bantuan tahap II di Aceh Tamiang, Kamis (10/4/2026).
Di Aceh Tamiang, total bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp205,18 miliar. Bantuan mencakup jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, serta santunan bagi korban meninggal dan luka berat.
Pada tahap kedua, pemerintah menyalurkan Rp76,68 miliar. Rinciannya meliputi bantuan jaminan hidup untuk 20.908 jiwa sebesar Rp28,22 miliar, isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga Rp17,82 miliar, stimulan ekonomi untuk 5.491 kepala keluarga Rp29,70 miliar, serta santunan luka berat untuk 187 jiwa sebesar Rp935 juta.
Saifullah menegaskan pemerintah menyalurkan seluruh bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara ketat oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.
