Channel9.id, Jakarta – Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menegaskan dirinya tidak pernah mengintervensi hukum demi kekuasaan atau hasrat politik semasa menjadi Kepala Negara. Sebab pada prinsipnya, dia mengatakan, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan atau ekonomi.
“Buka UUD 1945 disitu tidak ada Indonesia adalah negara politik, ekonomi, so Indonesia adalah negara hukum. Jelas,” ujar SBY dalam bedah bukunya “Standing Firm for Indonesia’s Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono” di Kantor Dubes RI untuk Jepang yang disiarkan daring, Jumat (7/3/2025).
Dia mengaku, selama menjadi Presiden RI dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) dia tidak pernah cawe-cawe dalam situasi apapun.
“Saya respect penegakan hukum. Jukum untuk kepentingan politik, itu bahaya. Hukum untuk mengalahkan politik itu bahaya. Pemimpin apapun, kepala daerah, gubernur, presiden harus menghindari ini. Yang salah harus dikenakan sanksi, yang berat dikasih berat. Yang ringan dikasih jukum ringan,” jelasnya.
Sebab pada prinsipnya, kata dia, negara demokrasi adalah menjunjung tinggi supremasi hukum.
“Memang kadang demokrasi tidak seperti bulan purnama, tidak selalu indah. Tapi kita harus betul betul hormati penegakan hukum. Penegak hukum tentu diharapkan untuk menindak seadil-adilnya. Karena penegak hukum juga manusia. Memperbaiki, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum adalah non finish agenda. Karena hukum harus disempurnakan untuk menegakkan keadilan,” pungkasnya.
