Channel9.id – Jakarta. Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah melayangkan kritik terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 saat sidang paripurna DPR, Selasa (5/3/2024). Luluk menilai pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal sejak pascareformasi.
Hal itu disampaikan Luluk saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa. Awalnya, Luluk menyampaikan bahwa pemilu tidak bisa dilihat hanya dari hasil saja, tetapi perlu dilihat seluruh prosesnya.
“Jika prosesnya penuh dengan intimidasi apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi Bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta merta Pemilu selesai saat Pemilu telah berakhir jadwalnya,” ujar Luluk.
Luluk pun bercerita bahwa dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah saat reformasi 1998. Ia menilai pelaksanaan pemilu tahun ini merupakan pemilu paling brutal dan menyakitkan sejak reformasi.
“Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak ’99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol,” jelasnya.
Luluk kemudian menyoroti gelombang protes yang terjadi belakangan ini terkait dugaan kecurangan pemillu. Menurutnya, DPR tidak boleh diam saja dalam menanggapi berbagai protes tersebut.
“Ketika para akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu,” terang Luluk.
Ia pun mendukung DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, sebagaimana yang disuarakan masyarakat belakangan ini. Luluk mengatakan melalui hak angket ini, masyarakat Indonesia akan menemukan titik terang sekaligus mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan pemilu curang.
“Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi karena di sinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat,” tegasnya.
Wacana menggulirkan hak angket di DPR pertama kali digaungkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mengajak partai-partai koalisi pengusungnya dan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sejauh ini, sudah ada tiga partai dari kubu AMIN yang menyatakan siap mendukung pengguliran hak angket di DPR terkai kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai itu di antaranya Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Bila ditotal, fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 314. Rinciannya, 128 kursi milik PDIP, 59 kursi Fraksi NasDem, 58 kursi PKB, 50 kursi milik PKS, dan 19 kursi PPP.
Di sisi lain, pihak yang menolak wacana hak angket dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran mencapai 261. Rinciannya, 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi Demokrat, dan 44 kursi milik PAN.
Baca juga: PKS Kritik Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos di Paripurna DPR
HT
