Channel9.id-Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pencabutan larangan peredaran minyak goreng curah yang sedianya akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permendag) Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Muzani menilai, hal ini menimbulkan keresahan bagi konsumen minyak goreng curah belakangan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberatkan rumah tangga pas-pasan, pedagang kecil, dan sektor UMKM. “Pedagang gorengan, warteg, warung padang, pecel ayam pecel lele dan sektor ekonomi kerakyatam lainnya masih merupakan pengguna minyak goreng curah sebagai basis produksinya,”ujarnya Jumat (27/11).
“Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut, karena akan memberatkan bagi keluarga yang pendapatannya pas-pasan, pedagang kecil, dan UMKM yang baru saja bangkit secara bertahap dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19,”sambungnya.
Wakit Ketua MPR RI ini menyebut, minyak goreng curah telah menjadi komiditas utama yang digunakan oleh para UMKM, termasuk rumah tangga. Pelarangan ini akan menyebabkan beban produksi yang meningkat akibat pengalihan dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan yang harganya lebih mahal dari minyak goreng curah.
“Selisih harga sekitar Rp 5.000 per liter dan akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,”imbuhnya.
Lebih lanjut Muzani mengatakan, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Termasuk peningkatan UMKM kita sebagai jaring pengaman perekonomian nasional.
“Ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memperdayakan dan memperkuat UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di satu sisi ada political will, tapi di sisi lain ada kebijakan yang justru membebani biaya dan beban baru bagi UMKM, seperti ‘Yoyo’. Kebijakan ini kadang ditarik ke atas, kadang dilepas ke bawah,”tandasnya.
