Channel9.id, Jakarta. Setelah lebih dari 40 hari aktivitas pemerintahan federal lumpuh, tekanan sosial dan ekonomi memaksa Senat Amerika Serikat mengambil langkah awal untuk mengakhiri shutdown terpanjang dalam beberapa tahun terakhir. Penutupan pemerintahan ini sebelumnya membuat ratusan ribu pegawai negeri dirumahkan tanpa kepastian, menghambat distribusi bantuan pangan, serta mengacaukan jadwal penerbangan di berbagai wilayah.
Pada Minggu (9/11/2025), Senat menyetujui rancangan undang-undang yang telah disahkan DPR untuk mendanai operasional pemerintah hingga 30 Januari 2026. RUU tersebut juga memuat tiga anggaran tahunan yang sebelumnya tertunda akibat kebuntuan politik. Setelah melalui amandemen, RUU itu masih harus kembali ke DPR sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani.
Keputusan Senat tidak lahir dari proses yang mulus. Tekanan masyarakat dan ancaman terganggunya musim perjalanan Thanksgiving memacu kedua partai untuk menurunkan tensi. Senator Partai Republik Thom Tillis menyebut kondisi ekonomi dan kekhawatiran publik mulai “menyatukan” kedua kubu setelah berminggu-minggu saling adu posisi.
Dari Gedung Putih, Penasihat Ekonomi Kevin Hassett memperingatkan ekonomi AS berpotensi mencatat pertumbuhan negatif pada kuartal keempat jika shutdown terus berlanjut, terutama dengan belum pulihnya sektor penerbangan. Kekurangan pengatur lalu lintas udara bahkan dikhawatirkan mengganggu arus mudik libur akhir November.
RUU yang disetujui Senat memuat beberapa jaminan penting bagi pekerja federal. Pemerintah dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja hingga 30 Januari 2026—poin yang disambut baik oleh serikat pekerja, mengingat sekitar 300.000 pegawai federal sebelumnya diperkirakan terancam keluar akibat kebijakan efisiensi administrasi Trump. RUU ini juga memastikan pembayaran gaji tertunda bagi seluruh pegawai, termasuk militer, petugas patroli perbatasan, dan pengatur lalu lintas udara.
Kesepakatan ini tercapai setelah kelompok senator Demokrat yang berbeda pandangan dengan partainya memilih mendukung pemungutan suara lanjutan mengenai perpanjangan subsidi program Affordable Care Act (ACA) pada Desember. Subsidi itu krusial bagi jutaan warga berpenghasilan rendah yang mengandalkan bantuan biaya asuransi kesehatan, dan akan kedaluwarsa pada akhir tahun.
Namun kompromi tersebut tidak sepenuhnya diterima Demokrat. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menolak RUU itu, sementara sebagian anggota partai melontarkan kritik keras, menilai kesepakatan kurang melindungi konsumen dari kemungkinan lonjakan premi kesehatan pada 2026 jika subsidi tak diperpanjang.
Sementara itu, Presiden Trump menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan kedua partai setelah pemerintah kembali dibuka. Ia kembali menyoroti keberatannya terhadap subsidi ACA, yang dinilai menguntungkan perusahaan asuransi. Meski begitu, para ahli memperingatkan premi ACA dapat naik dua kali lipat tahun depan jika Kongres tidak segera memperpanjang dukungan anggaran sebelum masa pendaftaran berakhir pada 15 Januari 2026.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan ancaman gangguan layanan di musim liburan, dorongan agar kedua partai mencapai kesepakatan final dalam beberapa hari ke depan semakin kuat. Meski proses legislasi masih berlanjut, langkah di Senat menjadi sinyal paling nyata bahwa kebuntuan panjang ini akhirnya mulai mencair.
