Channel9.id – Pati. Bupati Pati, Sudewo, muncul ke publik usai sepekan menghilang pascademo besar-besaran warga Pati, Jawa Tengah, yang digelar pada 13 Agustus 2025. Sudewo muncul di acara pelepasan peserta Raimuna Daerah XIII Kontingen Kwartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kwarcab Pati, Jumat (22/8/2025) pagi.
Kemunculan Sudewo ke muka publik hari ini juga bersamaan dengan panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya. Sudewo dijadwalkan bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Saat ditanya ihwal panggilan KPK tersebut, Sudewo enggan menjawab. Ia hanya menjelaskan kondisi politik di Pati terkait Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan dirinya yang tengah dibahas DPRD Kabupaten Pati.
Sudewo juga membantah kabar dirinya menghilang. Ia mengaku tetap berada di kantor untuk menandatangani sejumlah dokumen dan sempat menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, hingga bertemu Menteri Pekerjaan Umum.
“Di kantor tanda tangan, ke Jakarta karena ada rapat Apkasi dan menghadap Pak Menteri PU. Iya sudah sehat, Alhamdulillah mohon doanya,” kata Sudewo saat ditemui usai acara.
Ditanya soal pemakzulan yang tengah bergulir di DPRD Kabupaten Pati, Sudewo menyatakan dirinya menghormati proses politik tersebut.
“Monggo (silahkan) saya menghormati prosesnya di sana. Insyallah siap datang jika ada panggilan,” ucapnya.
Dalam acara tersebut, Sudewo hadir bersama Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebelum meninggalkan lokasi kegiatan.
Sudewo menghilang dari hadapan publik setelah demo besar-besaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ia juga tak ada saat upacara HUT ke-80 RI di Pati.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Pati, Sudewo, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo rencananya diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Jumat (22/8/2025).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Kendati demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dari pemeriksaan Sudewo hari ini.
Budi sebelumnya mengungkapkan, Sudewo diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR. Ia menyebutkan KPK akan mendalami terkait commitment fee tersebut kepada Sudewo.
“Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
“Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.
KPK menduga para pelaku dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Salah satu yang terbaru ialah ASN di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang merupakan Ketua Pokja terkait proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.
Sebelum Risna, KPK juga telah menahan sejumlah tersangka lain. Berikut ini daftarnya:
Pihak Pemberi
1. DIN (Dion Renato Sugiarto) selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
2. MUH (Muchamad Hikmat) selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
3. YOS (Yoseph Ibrahim) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
4. PAR (Parjono) selaku VP PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF) selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
Pihak Penerima
1. HNO (Harno Trimadi) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. BEN (Bernard Hasibuan) selaku PPK BTP Jabagteng
3. PTU (Putu Sumarjaya) selaku Kepala BTP Jabagteng
4. AFF (Achmad Affandi) selaku PPK BPKA Sulsel
5. FAD (Fadliansyah) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat) selaku PPK BTP Jabagbar
7. Budi Prasetyo (BP) selaku Ketua Pokja Pengadaan
8. Hardho (H) selaku Sekretaris Pokja Pengadaan
9. Edi Purnomo (EP) selaku anggota Pokja Pengadaan.
Baca juga: Viral Video Pendemo Bacakan Surat Pengunduran Diri Bupati Pati, Begini Faktanya
HT
