Channel9.id-Jakarta. Nota kesepahaman (MoU) mengenai pemberlakuan sertifikasi pranikah akan segera ditandatangani Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan tiga kementerian.
Terkait hal itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI M. Yani menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Kami juga sedang diskusikan dan dalam waktu dekat akan MoU dengan tiga kementerian itu,” ucapnya, di Jakarta, seperti yang dilansir dari Antara pada Selasa (14/1).
Yani memaparkan BKKBN tidak hanya menangani terkait dengan alat kontrasepsi, tetapi juga terkait dengan pembangunan keluarga dan kependudukan. “Kami berhubungan dengan ketahanan keluarga, berbicara ketahanan keluarga berarti kita menjalankan, menyuruh masyarakat agar melaksanakan delapan fungsi keluarga,” jelasnya.
“Dari hasil koordinasi itu kami bersepakat akan membagi segmen sesuai dengan bidangnya masing-masing,” sambung Yani.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berencana menerapkan sertifikat pranikah pada 2020 di seluruh Indonesia dan gratis. “Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai,” ujar dia di Gedung SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Sertifikasi itu rencananya akan dibuat dengan sistem pelatihan. Sama seperti yang diterapkan pada kursus pranikah pasangan beragama Katolik. Pasangan nantinya akan dilatih berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan, hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.
(LH)
