Channel9.id – Jakarta. Setara Institute mengkritik rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI yang dinilai melanggar batas fungsi pertahanan militer.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie menyebut, wacana ini merupakan bentuk baru militerisme dalam ruang sipil yang bertentangan dengan mandat reformasi.
Rencana pembentukan batalyon ini telah diumumkan sejak November 2024 oleh Menteri Pertahanan dan terus bergulir hingga pertengahan 2025. Rekrutmen besar-besaran sebanyak 24.000 calon Tamtama menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan ini tengah menuju tahap implementasi.
Menurut Ikhsan, pembentukan Batalyon Pembangunan menunjukkan ekspansi militer ke sektor sipil dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut hal itu mencerminkan pola militerisme gaya lama yang menjadikan militer sebagai alat kekuasaan sebagaimana di masa Orde Baru.
“Retorika pembangunan tidak dapat menyembunyikan realitas bahwa militer sedang memperluas peran dan pengaruhnya ke ranah yang bukan wewenangnya,” kata Ikhsan dalam siaran pers Setara Institute, Rabu (11/6/2025).
Ia menambahkan, batalyon non-tempur ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap amanat reformasi TNI 1998. Menurutnya, kebijakan ini melanggar batasan dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang sudah diatur dalam Undang-Undang TNI.
SETARA Institute juga menyoroti bahwa kebijakan tersebut menciptakan distorsi fungsi pertahanan. Ketika negara-negara lain memperkuat militer melalui teknologi dan peningkatan kapasitas, Indonesia justru menambah ribuan personel untuk tugas-tugas sipil yang sudah ditangani otoritas sipil.
“Jika pun pembentukan satuan baru diperlukan, dengan jumlah personel yang proporsional, semestinya diarahkan untuk memperkuat logistik pertahanan nasional yang saat ini dalam kondisi stagnan,” ujar Ikhsan.
Penambahan puluhan ribu prajurit baru, kata Ikhsan, berpotensi menambah beban anggaran negara. Padahal, alokasi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan strategis seperti penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesejahteraan prajurit.
“Rekrutmen ini semakin memperlihatkan orientasi pertahanan yang membelakangi laut dan udara,” lanjutnya.
SETARA menilai kebijakan ini makin memperlebar ketimpangan jumlah personel antara matra TNI, dengan dominasi TNI AD yang jauh melampaui TNI AL dan AU. Padahal, ancaman geopolitik di wilayah laut dan udara, seperti ketegangan di Laut Natuna Utara dan pelanggaran wilayah udara di kawasan timur, kian meningkat.
“Pemerintah dan DPR perlu segera mengevaluasi rekrutmen massal ini, dan menghentikan pembentukan batalyon-batalyon non-tempur yang melanggar garis batas peran militer dalam negara demokratis dan regresif terhadap reformasi TNI,” tegas Ikhsan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brighen Wahyu Yudhayana menyampaikan rencana perekrutan calon tamtama secara besar-besaran kepada awak media pada Rabu (4/6/2025). Rekrutmen ini nantinya disiapkan bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan dalam Batalyon Teritorial Pembangunan.
Awalnya, wacana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan disuarakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 25 November 2024. Sjafrie mengatakan ide itu adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Sjafrie menyebut presiden menetapkan strategi nasional agar setiap kabupaten, yang jumlahnya saat ini ada 514, dapat dijaga oleh satu batalyon infanteri teritorial pembangunan. Batalyon ini diperkuat oleh dua batalyon komponen cadangan.
Menurut Sjafrie langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dalam sektor peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan.
“Hal ini menunjukkan peran TNI yang lebih holistik,” kata Sjafrie.
Baca juga: Koalisi Sipil Kritik Rencana Perekrutan 24.000 Tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan
HT
