Channel9.id, Jakarta – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi menghentikan sebagian besar operasionalnya setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan anggaran. Kebuntuan politik ini menjerumuskan negeri adidaya ke dalam shutdown yang diperkirakan berlangsung sepanjang Oktober dan berpotensi berlanjut, dengan imbas langsung pada layanan publik hingga ekonomi nasional.
Sekitar 750.000 pegawai federal — setara 40% dari total staf — dipaksa cuti tanpa gaji. Sebagian tetap diwajibkan bekerja, seperti pengendali lalu lintas udara, penjaga perbatasan, agen imigrasi, dan tenaga medis di rumah sakit federal. Namun, pengalaman shutdown sebelumnya menunjukkan banyak pekerja memilih absen, sehingga memicu antrean panjang di bandara, keterlambatan penerbangan, hingga kelumpuhan sebagian layanan administrasi seperti paspor.
Layanan Publik Terhambat
Sejumlah sektor publik terdampak signifikan. Penelitian di lembaga kesehatan federal seperti CDC dan NIH tertunda, sementara museum Smithsonian hanya bisa beroperasi terbatas menggunakan dana cadangan. Kebun Binatang Nasional tetap merawat satwa, tetapi layanan webcam populer dimatikan karena dianggap non-esensial.
Taman Nasional juga menghadapi risiko kerusakan. Pada shutdown sebelumnya, kebijakan membuka taman tanpa staf federal berakhir dengan vandalisme dan pencemaran lingkungan. Lebih dari 40 mantan pengawas taman kini mendesak pemerintah menutup akses publik sepenuhnya demi mencegah kejadian serupa.
Program sosial seperti Medicare dan Medicaid tetap berjalan, namun potensi kekurangan staf mengancam kelancaran layanan. Dana bantuan pangan untuk perempuan dan anak (WIC) diperkirakan segera habis, sementara program food stamps juga terancam terganggu bila shutdown berlarut.
Di sisi lain, bantuan darurat bencana masih tersedia, tetapi program pendukung seperti Asuransi Banjir Nasional dihentikan sehingga menunda pencairan hipotek properti. Jika berlangsung lama, Fema diperkirakan kehabisan dana Disaster Relief Fund.
Situasi ini memicu kritik tajam, terutama karena anggota Kongres tetap menerima gaji penuh di tengah jutaan warga yang kehilangan akses layanan vital. Presiden Donald Trump, yang sejak awal pemerintahannya memangkas belanja publik, bahkan menyebut shutdown bisa menjadi momentum untuk merampingkan birokrasi federal sekaligus mengurangi program yang dianggap pro-Demokrat.
Meski demikian, tidak semua layanan ikut lumpuh. Kantor Pos Amerika Serikat (USPS) tetap beroperasi normal karena tidak bergantung pada dana kongres, melainkan pada penjualan layanan dan produknya sendiri.
Analis memperingatkan, jika kebuntuan anggaran terus berlanjut, dampaknya bisa meluas ke perekonomian, mulai dari kepercayaan investor hingga kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban domestik. Shutdown kali ini bukan hanya soal birokrasi terhenti, tetapi juga cerminan polarisasi politik Amerika yang semakin dalam.
