Channel9.id, Jakarta – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan sikap resmi Muhammadiyah atas tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah akan diumumkan akhir pekan ini dalam acara Konsolidasi Nasional.
Abdul Mu’ti pun membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Tawaran wilayah tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) itu disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
“Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ujarnya dikutip dari akun X @Abe_Mukti, Jumat (26/7/2024).
Abdul Mu’ti menuturkan, penawaran Bahlil tersebut telah dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah. Akan tetapi, keputusan resmi PP Muhammadiyah untuk pengelolaan tambang baru akan disampaikan setelah konsolidasi nasional pada akhir pekan ini. “Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” katanya.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Anwar Abbas mengungkapkan organisasi Islam itu memutuskan menerima izin tambang.
Salah satu alasannya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya dilansir Tempo.co, Rabu (24/7/2024).
Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. “Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucap dia.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu.
