Channel9.id-Singapura. Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) sedang berupaya untuk mempercepat pengimplementasian lima poin konsensus yang disetujui oleh para petingginya untuk mengakhiri krisis di Myanmar, ungkap kemenlu Singapura pada hari Selasa (6/7/2021).
“Kami mengakui kalau pengimplementasian Lima Poin Konsensus berlangsung lamban dan kami merasa sedikit kecewa akan hal itu,” ungkap Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura, dalam balasan tertulisnya ke pertanyaan parlemen.
“Di ASEAN kami sedang berusaha untuk mempercepat proses tersebut dengan pandangan untuk mengatasi krisis kemanusiaan, mengakhiri krisis di Myanmar, dan mengatur kembali diskusi dengan pihak-pihak terlibat agar tercapainya kedamaian dan stabilitas jangka panjang di Myanmar,” tambahnya.
Baca juga: Rusia Dukung Upaya ASEAN Akhiri Kekerasan di Myanmar
Pada bulan April, ASEAN mengumumkan lima poin konsensus dalam upayanya mengakhiri krisis di Myanmar, walaupun tak ada waktu pasti dari kapan atau sampai kapan konsensus tersebut harus dipatuhi.
Bulan lalu, Rapat Umum PBB menyerukan untuk pemberhentian penjualan persenjataan ke Myanmar dan mendesak junta Myanmar untuk menghormati hasil pemilu bulan November yang dimenangkan oleh Suu Kyi. PBB juga mendesak junta untuk segera membebaskan seluruh tahanan politiknya.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan perwakilan Myanmar di PBB mendukung resolusi tersebut, sedangkan Brunei, Kamboja, Laos dan Thailand memilih untuk abstain.
Sebuah rencangan awal resolusi PBB menuliskan bahasa lebih keras lagi yang menyerukan embargo persenjataan terhadap Myanmar. Menurut proposal yang sudah dilihat oleh Reuters di bulan Mei, sembilan negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, menginginkan bahasa tersebut dihapus.
Balakrishnan mengatakan ASEAN tidak akan mundur dari komitmennya untuk memfasilitasi dan mendukung proses perdamaian Myanmar walaupun prosesnya tidak akan cepat ataupun mudah.
(RAG)
