Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya aliran dana mencurigakan di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai Kemenkeu. Aliran dana itu bahkan disebut-sebut bernilai fantastis, yaitu sebesar Rp300 triliun.
“Saya terima tadi pagi tapi karena sedang terbang ke sini (Kota Solo), jadi saya belum lihat suratnya. Tapi saya sudah scan,” kata Sri Mulyani setelah mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3/2023).
Namun, Sri Mulyani mengaku tidak melihat adanya angka Rp300 triliun dalam hasil scan lampiran surat berjumlah 36 halaman itu.
“Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya, dari mana angkanya. Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana,” ungkapnya.
Sebagaimana diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan pejabat pajak dan bea cukai Kemenkeu.
“Saya akan tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa, karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman enggak ada satupun angka. Jadi aku enggak bisa berkomentar mengenai itu dulu,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengaku akan melakukan koordinasi secara kooperatif untuk mengetahui adanya kecurigaan aliran dana tersebut.
“Untuk bisa meng-clear-kan, apa kan sebetulnya Ini masalahnya dimana, siapa, dan saya berjanji akan sama Pak Mahmud. Ayo Pak Mahfud, aku dibantuin aku senang, kita bersihin,” jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan, dirinya akan menindak tegas anak buahnya jika data itu terbukti benar dan sesuai fakta, seperti yang dilakukannya terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.
“Hukuman disiplin, data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK. Sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. jadi kan ada pembagian tugas ya dari kami ASN dari sisi-sisi penegakan hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuding adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nilainya fantastis, yakni mencapai ratusan triliun rupiah.
“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, itu yang hari ini,” ujar Mahfud saat ditemui usai acara seminar di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM, Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).
Mahfud yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu mengatakan temuan aliran dana mencurigakan itu mencapai Rp 300 triliun, yang banyak ditemui di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Mahfud mengaku telah menyampaikan temuan itu ke Menkeu dan PPATK. Ia meminta agar transaksi mencurigakan itu dilacak.
“Kenapa saya bicara kepada saudara ya kita kan nggak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya nggak ngomong itu juga bisa bocor ke luar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis,” jelas Mahfud.
Baca juga: Pegawai Pajak Curi Uang Ratusan Triliun Tak Ditindak, DPR Minta Sri Mulyani Mundur
Baca juga: Ada Aliran Dana Mencurigakan di Kemenkeu Senilai Ratusan Triliun, Lacak Siapa Pemiliknya
Baca juga: Heboh Celotehan Mahfud MD! Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Siapa Saja Terlibat
HT
