Channel9.id – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan kemiripan antara data yang disebarkan peretas bernama Jimbo di BreachForums dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di website KPU.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan temuan itu berdasarkan hasil penelusuran pihaknya beberapa waktu terakhir.
“Kominfo melakukan penelusuran tentang dugaan kebocoran data tersebut. Dan memang sementara kita menemukan ada kemiripan data yang beredar di ruang publik yang ditawarkan oleh akun anonim bernama Jimbo itu dengan data yang ada di website KPU,” ujar Usman di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Usman menyebut pihaknya sudah melayangkan surat elektronik kepada KPU untuk meminta klarifikasi soal dugaan kebocoran data DPT tersebut. Ia menjelaskan langkah ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Berdasarkan UU PDP, Usman mengatakan bahwa KPU sudah seharusnya memberikan klarifikasi soal isu kebocoran data tersebut dalam waktu 3×24 jam.
“Nanti saya cek apakah sudah ada klarifikasi dari KPU kepada Kominfo,” lanjut dia.
Selain penelusuran dan permintaan klarifikasi, Kominfo juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kepolisian, serta KPU untuk menghindari hal semacam ini terjadi lagi, baik terkait pemilu maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) secara umum.
“Kesimpulan sementara kami baru bisa mengatakan ada kemiripan karena data DPT itu kan juga bisa diakses oleh peserta pemilu, oleh Bawaslu,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih.
“Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu,” kata Anggota KPU Idham Holik dalam diskusi daring, di Jakarta, Sabtu (2/11/2023).
Meski demikian, Idham mengaku belum dapat memastikan secara detail terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.
“Kami belum bisa pastikan. Saat ini, gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU masih bekerja,” ucapnya.
Idham juga belum bisa memastikan kapan hasil penelusuran atau forensik digital tersebut akan disampaikan ke publik.
“Ya, prinsipnya, (kalau penelusurannya) selesai, kami akan sampaikan kepada publik,” katanya.
Sebelumnya, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga diretas oleh hacker bernama Jimbo. Data DPT tersebut dijual di pasar gelap darkweb.
Informasi ini pertama kali diketahui di internet lewat BreachForums dan diramaikan lewat retweet di akun X milik konsultan keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
Dalam unggahan tersebut, terlihat screenshot situs BreachForums memperlihatkan hacker dengan anonim Jimbo menjual data sampel hasil peretasan data KPU. Ia mengklaim bahwa data ini berisikan informasi NIK, KK, nomor KTP, alamat lengkap, tanggal lahir, dan lainnya.
Tertera informasi bahwa harga seluruh data tersebut dijual dengan nilai USD74.000 atau setara dengan Rp1,1 miliar. Jimbo menyediakan sampel gratis sebanyak 500 ribu data.
Jimbo membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang ia dapatkan. Dia mengklaim menemukan 204.807.203 data unik yang jumlahnya persis sama dengan jumlah daftar pemilih tetap menurut KPU RI yaitu 204.807.203 pemilih.
Hacker tersebut melampirkan sejumlah tangkapan layar yang menegaskan bahwa dirinya benar-benar berhasil meretas data KPU.
Pada Sabtu (2/12/2023), Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan hasil investigasi awal terkait dugaan kebocoran ini telah dikirimkan kepada Bareskrim Polri dan KPU.
“BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan KPU,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Data DPT Diduga Bocor, Elsam Dorong KPU Lakukan Evaluasi
HT
