Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengungkapkan kelangkaan solar subsidi yang terjadi di berbagai daerah akibat penurunan kuota sebesar lima persen dan permintaan naik 10 persen. “Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai. Demand (permintaan) naik 10 persen tetapi dari sisi suplai itu kuotanya turun 5 persen,” ujarnya di DPR RI, Senin, 28 Maret 2022.
Pada 2021 kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter. Pada tahun kuota solar subsidi ditargetkan hanya sebanyak 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14 persen. “Sampai dengan akhir tahun ada peningkatan 14 persen kuotanya, tetapi di sisi lain suplai malah turun lima persen,” kata Nicke.
Selain faktor pasokan dan permintaan, kata Nicke, faktor disparitas harga antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi mencapai Rp7.800 per liter juga menjadi penyebab kelangkaan. Disparitas harga telah mendorong peralihan konsumsi masyarakat dan industri yang semula menggunakan solar nonsubsidi, kini memakai solar subsidi akibat selisih harga yang tinggi.
“Kami menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pengendalian dan monitoring di lapangan agar (solar nonsubsidi) ini sesuai dengan yang diperuntukkan,” kata Nicke.
Saat ini porsi solar subsidi terhadap keseluruhan penjualan solar yang dilakukan Pertamina mencapai 93 persen. Sedangkan porsi solar nonsubsidi hanya sebesar 7 persen. Lebih lanjut Nicke mengungkapkan bahwa antrian kendaraan yang terjadi justru dari industri-industri besar, seperti sawit dan tambang sehingga perlu ditertibkan karena solar subsidi tidak diperuntukkan untuk kendaraan industri sawit dan tambang.
Nicke berharap regulasi solar subsidi tidak hanya dalam bentuk Peraturan Presiden tetapi juga Keputusan Menteri agar regulasi itu bisa digunakan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lapangan.
