Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang pemerintah merupakan langkah untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat di tengah krisis pandemi Covid-19. “Walaupun defisit, drop, kami masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” kata dia, Selasa, 22 Maret 2022.
Sri Mulyani menjelaskan langkah utang diambil mengingat APBN yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan aman sedang tidak sehat. Dia mengatakan APBN yang tidak sehat disebabkan oleh penerimaan negara yang drop hingga 18 persen seiring aktivitas dunia usaha dan perekonomian terhenti akibat pembatasan mobilitas.
Di sisi lain, pemerintah justru harus menopang kebutuhan masyarakat yang mengalami ancaman kesehatan hingga terkena PHK melalui belanja negara. Kondisi ini mendorong pemerintah ,elebarkan defisit maksimal tiga persen dari PDB menjadi di atas tiga persen sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. “Ini masih di bawah 60 persen total dari utang negara yang diperbolehkan Undang-undang Keuangan Negara,” ujarnya.
Hasil utang, kata dia, berupa kapasitas fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, pembuatan tempat isolasi, penyediaan PCR, APD, ventilator serta vaksin. Total biaya yang ditanggung pemerintah untuk mengatasi Covid-19 memcapai Rp 220 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah turut menyediakan bantalan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai, bantuan bagi pelaku UMKM, KUR dan sebagainya. “Tujuannya agar space masyarakat membesar, bantalan makin kuat tapi ada biayanya. Biayanya itu APBN, defisitnya naik dari 1,76 persen melonjak jadi 6,1 persen dan turun pada 2022,” ucap Sri Mulyani.
Dia menjelaskan seiring pemulihan ekonomi yang terus menguat utang menjadi semakin rendah mengingat pemerintah dapat membayar utang ketika penerimaan negara mulai naik. Penerimaan yang sempat drop 18 persen pada 2020 mulai naik mencapai di atas 20 persen pada tahun lalu. Hingga pekan kedua tahun ini sudah di atas 30 persen.
Sri Mulyani memastikan utang Indonesia masih cukup rendah dibanding negara-negara anggota G20 seperti India sebagai emerging country hingga Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai negara maju. Dia menambahkan tidak ada negara G20 yang tingkat utangnya serendah Indonesia, yakni 40-41 persen. “Advance country seperti AS, Perancis, Inggris, Jerman semuanya sudah di atas 60 persen bahkan di atas 100 persen,” ujarnya.
Total utang pemerintah sampai akhir Januari 2022 sebesar Rp6.919,15 triliun atau naik Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp686,01 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu. Nominal utang ini naik namun rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,36 persen dibandingkan 41 persen pada Desember 2021 atau 40,28 persen pada Januari 2021.
