Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai Rp609,7 triliun pada akhir tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari target awal yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani menjelaskan, defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat, belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024.
Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
“Kami memproyeksikan APBN 2024 akan berakhir dengan defisit keseimbangan primer sebesar Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini berarti terjadi peningkatan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7/2024).
Dengan begitu, terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB. Sri Mulyani menyebut kenaikan defisit itu mencapai Rp80,8 triliun.
Sri Mulyani pun mengatakan pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp80,8 triliun menjadi Rp609,7 triliun itu akan dibiayai melalui tambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Adapun, penggunaan SAL itu mencapai Rp100 triliun.
“Inilah mengapa 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar dipakai pada saat situasi seperti sekarang,” ucapnya.
Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksi sebesar Rp2.802,5 triliun pada akhir 2024. Angka ini sesuai dengan target di APBN 2024.
Angka Rp2.802,5 triliun itu terdiri dari Rp2.218,4 triliun penerimaan perpajakan, Rp549,1 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp34,9 triliun penerimaan hibah.
Penerimaan perpajakan terbagi menjadi Rp1.921,9 triliun dari pajak serta Rp296,5 triliun dari bea dan cukai. Penerimaan pajak lebih rendah Rp66,9 triliun dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,9 triliun.
Realisasi bea dan cukai juga turun Rp 24,5 triliun dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Namun, realisasi PNBP meningkat Rp 57,1 triliun dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 492 triliun, sedangkan penerimaan hibah diperkirakan meningkat Rp 34,5 triliun karena adanya hibah untuk penyelenggaraan pilkada.
“KPU akan menerima hibah dari daerah, sehingga tercatat sebagai penerimaan hibah yang cukup signifikan,” jelas Sri Mulyani.
Realisasi belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.558,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 854 triliun. Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.198,8 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 1.359,4 triliun.
HT
