Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak termasuk dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos).
Sri Mulyani mengatakan, bantuan pangan dari Bapanas menjelang Pemilu 2024 itu dilakukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan.
“Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan,” kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
“Di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos,” sambungnya.
Sri Mulyani menjelaskan, pada 2023, Bapanas diberi anggaran Rp 10,2 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan itu diberikan melalui Perum Bulog pada September-November 2023.
“Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan,” ujar Sri Mulyani.
Sementara pada 2024, kata Sri Mulyani, anggaran Bapanas justru turun 30 persen menjadi Rp 6,71 triliun.
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Empat menteri yang hadir tersebut ialah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sidang digelar di gedung MK, Jakarta, hari ini, Jumat (5/4/2024). Menteri yang pertama hadir adalah Risma. Ia terlihat tiba di gedung MK pada pukul 7.27 WIB. Ia menggunakan baju batik berwarna coklat dengan kerudung hitam.
Tak lama berselang, tiba Airlangga Hartarto. Ia tiba dengan menggunakan kemeja putih dibalut jas hitam dan langsung memasuki gedung.
Kemudian, Sri Mulyani tiba di gedung MK tak lama setelah Airlangga datang. Sri Mulyani datang pukul 7.31 WIB dengan menggunakan blouse berwarna hitam dengan sedikit aksen batik.
Sebelum sidang dimulai, mereka bersalaman dengan para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu.
Sri Mulyani dan Risma terlihat sempat bersalaman dengan kuasa hukum Ganjar-Mahfud. Sri Mulyani juga terlihat berbincang dengan kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Sebagai informasi, MK kembali melakukan sidang sengketa Pilpres pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan lain yang diperlukan. Selain Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko PMK Muhadjir Effendy turut hadir dalam sidang kali ini.
Keempat menteri itu akan memberikan keterangan untuk dua perkara sekaligus. Perkara pertama nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh tim 01 Anies-Muhaimin.
Perkara kedua, diajukan oleh tim 03 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam kedua perkara ini, Prabowo-Gibran berkedudukan sebagai pihak terkait.
Dalam sidang kali ini, hanya hakim MK yang bisa bertanya ke para menteri itu. Pihak lain di persidangan tidak akan diberikan waktu untuk bertanya.
Adapun Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Permohonan kedua kubu ini terdapat kesamaan yaitu menginginkan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Mereka sama-sama ingin pemungutan suara diulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran.
Anies-Muhaimin ingin MK mendiskualifikasi Gibran karena tak memenuhi syarat pencalonan. Sementara itu, Ganjar-Mahfud ingin MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran karena melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.
Baca juga: Beri Kesaksian di MK, Airlangga: Bansos Indonesia Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
HT
