Channel9.id-Jakarta. Program Kartu Prakerja kembali diperbincangkan belakangan ini. Pasalnya, program ini segera dicanangkan kendati pandemi virus Corono (SARS-CoV-2) masih melanda di Indonesia. Tak pelak bila keputusan ini menimbulkan banyak polemik.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengklaim bahwa program ini memang akan diluncurkan pada 2020.
“Sebelumnya memang sudah ditentukan akan diluncurkan pada 2020 ini. Nah, tak diduga kemudian muncul pandemi COVID-19,” katanya pada diskusi online Ikatan Alumni Sejarah Universitas Negeri Jakara (IKASA UNJ) bertajuk “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi, Perlu?” pada Minggu (26/4).
Edy menuturkan bahwa ide dasar Kartu Prakerja berangkat dari situasi ketenegakerjaan. Di sisi lain, pengusaha mengeluhkan kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang levelnya sesuai kebutuhan.
“Ide dasarnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bagaimana delivernya? Men-deliver sistemnya secara digital. Ada tiga institusi yang berperan dalam program kartu prakerja. Pertama, lembaga pelatihan. Yang kedua, platform digital sebagai market place lembaga pelatihan. Yang ketiga, menajemen pelaksana di Kantor Menko,” jelasnya.
Menurut Edy, Menko menjadi penanggung jawab atas semua program ini. Adapun mekanismenya ia jelaskan, setiap orang boleh mendaftarkan diri untuk program ini selagi berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak bersekolah.
“Ini artinya, kartu prakerja nanti bisa digunakan oleh orang yang mencari kerja dan menanggur dan sudah kerja,” terangnya.
Khusus untuk yang sudah kerja, lanjut Edy, peserta perlu up skilling.
“Misalnya, sekarang dia kerja di adminstrasi. Kemudian dia mau upskilling atau ingin punya keterampilan yang lain. Nah, dia bisa masuk ke kartu prakerja. Jadi, saya tekankan kalau kartu prakerja itu bukan hanya untuk yang menganggur, tetapi untuk yang udah bekerja juga bisa,” ujarnya.
Pendaftar bisa registrasi melalui website Kartu Prakerja, yang dikelola manajemen pelaksana. Edy mengatakan, nantinya akan ada seleksi dan verifikasi, sebab kartu ini hanya bisa diambil sekali dalam seumur hidup.
“Itulah kenapa sistemnya digital, itulah kenapa setiap orang ga semua diterima karena ada verifikasi. Nanti ada semacam seleksi, tapi bukan seleksi kognitif. Seleksinya lebih ke motivasi. Kalau sudah diterima, mereka akan dapat kartu digital. Kartu ini bisa dipake oleh peserta Kartu Prakerja untuk mencari pelatihan,” jelasnya.
Dengan kartu itu, kata Edy, para pemilik kartu digital mencari pelatihan kerja di platform digital. Dari situ dia menuju pelatihan, begitu pelatihannya jalan, biaya disebutkan.
“Biaya itu dibayarkan ke lembaga pelatihan melalui platform digital. Sama sistemnya seperti Gofood. Kita pesan makanan di restoran yang kita pilih, kita bayar ke tempat makanan. Tapi kemudian Gofoood ambil 10—20%. Jadi mereka membayar pelatihan itu lewat digital, bukan cash,” katanya.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapat insentif pascapelatihan. Adapun nominalnya Rp600.000,- per bulan selama empat bulan. “Kalau ditotal jadi Rp2,4 juta. Nah, selama situasi pandemi ini, tidak bisa pelatihan yang tatap muka sehingga pelatihannya via online. Pelatihan via online ini lebih murah daripada offline. Oleh karena itu, biaya bantuan pelatihan online per orang maksimalnya Rp1 juta,” ujar Edy.
Edy mengatakan, di desain awal sebelum menimbang pandemi ini, bantuan biaya pelatihan terbilang besar sekitar Rp 3—7 juta, namun insentif kecil yakni Rp650.000,-.
(LH)
