Channel9.id – Jakarta. Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro membantah tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengambil alih partai politik. Ia mengklaim Jokowi taat hukum dan konstitusi.
Hal itu disampaikan Juri di tengah beredarnya isu yang menyebut Jokowi ingin mengambil alih PDIP dan Partai Golkar. Menurut Juri, Jokowi berfokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahan di akhir masa jabatannya.
“Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini,” tegas Juri dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Juri menegaskan tuduhan tersebut merupakan upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Presiden Jokowi. Tuduhan tersebut, lanjutnya, juga dilakukan untuk merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
“Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?” tuturnya.
Kendati demikian, Juri bersyukur masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Ia juga berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elit, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita,” pungkas Juri.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi ingin mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Hasto terkait maksud dari pernyataan Megawati di hadapan para calon kepala daerah (cakada) yang menyebut ada upaya mengambil alih PDIP.
“Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan, itu pernah saya sampaikan ke publik,” ujar Hasto di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Hasto lantas menyinggung yang terjadi pada Partai Golkar baru-baru ini, yaitu mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum partai.
“Kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka, apa yang disampaikan ibu Megawati Soekarnoputri adalah benar,” tuturnya.
HT
