Channel9.id, Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa blak-blakan menyampaikan implementasi belanja di kementerian/lembaga dan daerah seringkali tidak sejalan dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Dia mengatakan perencanaan belanja non-K/L, terutama untuk belanja subsidi yang porsinya mencapai 9% dari total APBN, belum dilakukan secara optimal sesuai dengan fungsi perencanaan pembangunan.
Misalnya, dia menemukan anggaran alokasi belanja untuk program revolusi mental, tapi realisasinya untuk pembelian motor trail.
“Ini yang luar biasa, judulnya mengenai revolusi mental, saya telusuri terus turun, ujungnya membeli motor trail, saya pikir apa ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan,” tuturnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).
Dia juga menemukan kasus dimana anggaran yang dialokasikan untuk menurunkan stunting, justru dibelanjakan untuk perbaikan pagar Puskesmas.
“Waktu saya pertama kali masuk ke Bappenas, saya melihat di [aplikasi] Krisna, misalnya stunting, saya zoom terus sampai akhirnya [untuk melihat] programnya apa, ternyata memperbaiki pagar Puskesmas, itu terjadi,” kata dia.
Dengan berbagai kondisi ini, Suharso mengatakan bahwa peran Bappenas ke depan perlu diperkuat untuk memastikan APBN dialokasikan untuk mendukung seluruh target pembangunan nasional.
“Kami tidak memiliki kuasa. Jadi, kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual. Ini ketindihan teknokratik. Kami ngerti, tapi tidak bisa bergerak. Ini mungkin kewenangannya perlu diperbaiki,” kata Suharso.
Saat ini, Suharso mengungkapkan pelibatan kementerian yang dipimpinnya sangat terbatas dalam pengalokasian APBN baik di kementerian/lembaga (K/L), bahkan di daerah. Suharso menyampaikan bahwa Bappenas hingga saat ini belum terlibat dalam hibah ke daerah dalam rangka memperkuat pembangunan secara nasional.
