Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil menolak rencana pemerintah yang akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Mereka menilai keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang telah dibangun sejak 1998. Dalam pernyataan resminya, koalisi menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli […]
Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menurunkan hukuman terhadap dua mantan prajurit TNI AL, Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli, dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara. Putusan terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman yang diambil pada 2 September 2025 itu dinilai […]
Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan pemerintah membatalkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk aksi demonstrasi pada Agustus-September 2025. Menurut koalisi, sikap ini merupakan bentuk perlawanan terhadap suara dan kehendak rakyat. Koalisi menilai, dalam tuntutan rakyat yang tertuang dalam […]
Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti rencana perekrutan besar-besaran calon tamtama TNI AD sebanyak 24.000 orang untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Kebijakan ini dinilai menyimpang dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Direktur Imparsial, Ardi Manto, yang juga bagian dari Koalisi, menyebut rekrutmen tamtama untuk tugas non-tempur seperti ketahanan […]
Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil menolak rancangan undang-undang (RUU) yang memperluas kewenangan institusi penegak hukum dan militer. Mereka menilai reformasi hukum seharusnya dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas independen, bukan menambah kewenangan institusi tersebut. Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan bahwa alih-alih melakukan evaluasi dan pembenahan, institusi Polri, Kejaksaan, dan TNI justru mengajukan RUU yang […]
