Channel9.id, Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak formula kenaikan upah minimum 2026 yang disebut-sebut akan dipakai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Presiden KSPI Said Iqbal menyebut perhitungan pemerintah hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,75 persen—angka yang dinilai jauh dari kebutuhan riil buruh. Menurut Said, Kemnaker akan menetapkan UMP 2026 dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,2. Indeks […]
Channel9.id, Jakarta — Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dipastikan akan mengepung Gedung Mahkamah Agung (MA) pada 18 November 2025. Massa yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek ini menuntut MA menegakkan hukum perburuhan secara adil dalam kasus pemutusan hubungan kerja dua pengurus serikat pekerja PT Yamaha […]
Channel9.id, Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang dinilai tidak melibatkan buruh. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyepakati penggunaan formula baru tersebut. Menurut Said, pemerintah akan memakai indeks tertentu sebesar 0,2–0,7 dalam menghitung […]
Channel9.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto meminta DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, usai bertemu dengan Presiden di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025). “Beliau berjanji, pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, begitu juga RUU […]
Channel9.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168. Putusan tersebut mengatur bahwa kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak. MK juga menegaskan kewajiban pemberian […]
Channel9.id, Jakarta – Usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah soal skema pembiayaan rumah pekerja dengan model attachment earning—atau pemotongan gaji langsung untuk cicilan rumah—menuai penolakan keras dari kalangan buruh. Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) menilai skema tersebut cacat secara hukum dan rawan menjerat buruh dalam jerat kemiskinan struktural. […]
Channel9.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyoroti praktik hubungan kerja eksploitatif yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia terhadap sekitar 15.000 pekerja “mitra pos.” Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa sistem kemitraan yang diberlakukan bukan hanya melanggar hukum, tetapi merupakan bentuk perbudakan di era modern. “Mereka tidak bekerja lewat […]
Channel9.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengecam keras dan mengutuk tindakan pengiriman kepala babi dan kepala tikus yang terpenggal ke kantor redaksi Tempo. Tindakan ini adalah bentuk teror terhadap kebebasan pers yang tidak bisa ditoleransi dalam negara demokrasi. “Teror adalah tindakan keji dan penghinaan terhadap demokrasi. Jika cara-cara seperti ini dibiarkan, […]
Channel9.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengumumkan bahwa mogok nasional akan segera dilaksanakan pada bulan November 2024. Keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Aksi mogok nasional ini diperkirakan akan melibatkan lebih dari 5 juta […]
Channel9.id, Jakarta – Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengumumkan rencana aksi besar-besaran yang akan melibatkan buruh dari seluruh Indonesia untuk menuntut kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Aksi ini akan berlangsung dari 24 hingga 31 Oktober 2024 di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi, […]
