Channel.id, Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP baru yang mulai berlaku pada awal 2026 justru dirumuskan secara terbatas dan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa perumusan […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan kementeriannya telah menyiapkan langkah-langkah penerapan KUHP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Salah satu langkah tersebut adalah penyediaan 968 lokasi kerja sosial sebagai alternatif pidana non-pemenjaraan. KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana kerja sosial bagi terdakwa dengan ancaman […]
