Channel9.id-Medan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra segera merealisasikan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Imbauan itu juga diarahkan kepada Pemda yang belum menandatangani NPHD agar segera menyelesaikan kesepakatan tersebut. Dukungan anggaran ini penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan […]
Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Bengkulu segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tito mengatakan, upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di daerah tersebut terpenuhi. ia mengingatkan, penyelesaian penandatanganan NPHD ini juga telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun […]
Channel9.id-Batam. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi penyelesaian penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dia mengatakan, Kepri merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang pertama menyelesaikan NPHD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah. “Ini saya sangat senang […]
Channel9.id-Jakarta. Menjelang Pilkada Serentak 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumut dapat terpenuhi. Mendagri menambahkan, aturan mengenai NPHD sudah ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor […]
Channel9.id-Wamena. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta pemerintah daerah (Pemda) Papua Pegunungan segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “NPHD itu adalah dana hibah untuk Pemilu serentak di tahun 2024. Sampai dengan tadi malam kita cek itu Provinsi Papua Pegunungan itu belum ada NPHD-nya. Pak Menteri menegaskan kepada saya apalagi kepada Pj.-Pj., […]
