Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dapat menimbulkan celah korupsi baru. Menurut Ekomarin, PP 26/2023 berada dibawah rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan tidak dalam rezim UU Pertambangan Mineral Batubara. Dengan demikian, Ekomarin menduga PP 26/2023 bermaksud […]
Channel9.id – Jakarta. Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyatakan keberatan dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Mei 2023. Ekomarin menilai peraturan ini untuk melegalkan eksploitasi pasir dengan kedok pelestarian dan perlindungan lingkungan laut. “Niat asli (original intent) dari PP […]
