Channel9.id-Jakarta. Tak lama lagi, proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 akan memasuki tahap pendaftaran atau pengajuan bakal calon anggota legislatif, mulai dari DPR, DPRD, hingga DPD. Menurut Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar, tahapan ini merupakan titik awal pentingnya partisipasi masyarakat.
“Dalam tahapan ini, partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat akan diberi ruang untuk memberi masukan atau tanggapan terkait siapa calon yang akan diajukan partai politik,” ujar Bahtiar dalam seminar daring bertajuk “Kenali dan Kritisi Daftar Calon Sementara Legislatif untuk Pemilu Tahun 2024”, yang digelar oleh MIPI, Sabtu (8/4).
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) itu menambahkan bahwa masyarakat bisa melaporkan apa pun terkait calon legislatif kepada Komisi Pemilhan Umum (KPU).
“Masyarakat bisa bersuara mengenai apa saja ke KPU, termasuk keterlibatan calon legislatif dengan masalah hukum. Nantinya KPU akan melakukan verifikasi, sementara parpol punya waktu untuk melakukan perbaikan,” tutur Bahtiar.
Lebih lanjut, Bahtiar menegaskan bahwa sistem pemilihan legislatif di Indonesia memang didesain untuk memungkinkan partisipasi masyarakat. “Ketika masyarakat berpartisipasi dan mengikuti semua tahapan, maka akan ada banyak dialektika di ruang publik. Ini merupakan tanda penyelenggaran pemilu berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bahtiar, “Pemilu Serentak 2024 nanti bukan sekadar mencoblos pada Februari 2024.”
Baca juga: Legitimasi Pemilu 2024 Bergantung Partisipasi Publik, Hal-Hal Ini Harus Disorot
