Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman soal subsidi pupuk yang tidak kunjung terealisasi karena pencairannya mandek. Hal itu terjadi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).
Amran mulanya mengungkapkan, tambahan pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, pupuk bersubsidi turun dibanding periode 2014-2018.
Amran menuturkan, pemerintah sudah menyetujui hal tersebut dalam Rapat Terbatas (Ratas) dan Rapat Koordinasi Terbatas yang sudah terlaksana dua kali pada Desember lalu.
“Jadi kami sudah sampaikan, pak Presiden sudah dua kali setuju saat Ratas dan Rakortas tetapi realisasinya sampai hari ini belum ada. Dan kami sudah sampaikan kepada publik ditemani badan pangan,” ujar Amran yang disiarkan di kanal Youtube TV Parlemen, Rabu (13/3/2024).
Namun masalahnya, kata Amran, sampai saat ini belum ada persetujuan resmi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Jika Surat Keputusan (SK) alokasi pupuk subsidi belum terbit tetapi sudah dieksekusi, Amran mengatakan hal itu bisa membuat jajaran Kementan terkena sanksi hukum.
“Sudah saya ulang di ratas dan rakortas naik 9,55 juta ton seperti semula, tapi SK nya belum ada sehingga kalau kami bersurat ke Bupati dan Gubernur itu bisa bermasalah hukum bagi kami,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Ono Surono lantas mencecar Amran. Ia mempertanyakan siapa yang berwenang mengeluarkan SK tersebut.
“Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu?” tanya Ono.
“Keuangan (Menteri Keuangan),” lanjut Amran.
“Menteri Keuangan seperti apa Pak Menteri sekarang dengan Menteri Keuangan?” tanya Ono kembali.
Amran kemudian menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menkeu termasuk soal Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Namun, Amran menjelaskan ABT tidak masuk karena waktu yang mepet.
“Saya katakan negeri ini tidak mengenal darurat anggaran. Setelah itu disetujui Rp 14 triliun itu tahun lalu di Desember, di lapangan karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui kami komunikasi dan ratas bersama Ibu Menteri. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa tapi kami rapat siapa-siapa,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Ono kemudian heran jika persetujuan sudah dikeluarkan tapi belum direalisasi.
“Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada mau cari di mana?” tanya Ono.
Ono lantas mengaku heran dengan sulitnya penyaluran program pupuk subsidi yang menurutnya mudah dilakukan. Ia pun mempertanyakan siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan.
“Siapa atasannya bu Menteri Keuangan? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan?” tanyanya lagi.
“Bukan, Menkeu itu mitra. Yang bisa menyampaikan bapak Presiden. Saya tidak bisa paksa dia, kami sudah ratas tiga kali dan sudah diputuskan, Menteri Keuangan hadir,” balas Amran.
“Berarti hanya Tuhan, lah, yang bisa menekan Joko Widodo,” pungkas Ono.
HT
