Channel9.id – Jakarta. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyepakati biaya haji turun.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati biaya haji 2023 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 49.812.700, dalam rapat Panja Haji 2023 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
“Ibu-Bapak yang terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya. Sementara untuk jamaah haji tahun 2021-2022, untuk bisa berangkat hanya menambah Rp 9 juta. Sementara untuk jamaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH (ongkos naik haji) sebesar Rp 49 juta,” kata Muzani saat menghadiri tasyakuran 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2/2023).
Baca juga: Menyoal Naiknya Ongkos Naik Haji
Baca juga: DPR Pastikan Dana Haji Tetap Aman
Muzani yang juga menjadi Wakil Ketua MPR RI ini merasa biaya perjalanan haji saat ini patut disyukuri karena bisa turun dari yang diusulkan sebelumnya yaitu Rp 69,19 juta. Kendati demikian, ia mengakui angka tersebut memang belum ideal.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jamaah haji kita. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama dan tentu saja kepada Presiden Jokowi,” ujarnya yang juga sebagai Sekjen Partai Gerindra.
Menurut pandangannya, Muzani melihat banyak rakyat Indonesia yang mengantre hingga puluhan tahun untuk bisa pergi ke Tanah Suci, yang terutama didominasi oleh masyarakat kecil. Mayoritas dari mereka adalah pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan orang-orang kecil lainnya yang menabung untuk berhaji di usia tua.
Ia menegaskan, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI telah melakukan perundingan dengan Kementerian Agama sehingga angka kenaikan biaya haji bisa ditekan sedemikian rupa. Maka dari itu, ia menyatakan Partai Gerindra terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Partai politik adalah sebuah intitusi penting dalam pengambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara,” tegas Muzani.
Sebelumnya, Kemenag mengusulkan angka rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90,02 juta dengan besaran komponen BPIH sebesar Rp49,81 juta atau 55,3 persen serta nilai manfaat sebesar Rp40,21 juta atau 44,7 persen. Usulan tersebut disampaikan pada Selasa (14/2/2023).
Namun, Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menyepakati BPIH 2023 sebesar Rp90,05 juta, sedangkan biaya haji yang ditanggung jemaah Rp49,81 juta.
Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang menyampaikan, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49,81 juta atau sebesar 55,3 persen yang meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan Masyair.
Selain itu, Marwan juga menjabarkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40,23 juta atau sebesar 44,7 persen, yang meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, pelindungan dan dokumen perjalanan haji, serta komponen biaya penyelanggaraan ibadah haji di dalam negeri.
“Panja Komisi VII DPR RI tentang BPIH tahun 1444 H/2023 M dan panja pemerintah menyepakati besaran rata-rata BPIH 2023 per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp90.050.637,26,” kata Marwan.
HT
