Channel9.id – Jakarta. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai, praktik kartel Minyak Goreng Sawit (MGS) lebih berbahaya dibandingkan praktik korupsi. Alasannya, praktik korupsi biasanya mencuri uang negara, sedangkan praktik kartel mencuri langsung uang rakyat.
“Karena praktik kartel ini, rakyat dipaksa untuk mengonsumsi, rakyat mengonsumsi sesuatu atau barang-barang dengan harga naik yang begitu tinggi. Jadi yang disedot uang rakyat. Jadi rakyat secara langsung mengalami praktik kartel ini,” ujar Jeirry dalam sebuah webinar, Minggu 3 April 2022.
Jeirry menyatakan, praktik kartel membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli minyak goreng karena berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Apalagi masyarakat yang masuk kategori pengusaha kecil. Mereka sangat membutuhkan minyak untuk bisa menjual dagangan seperti penjual gorengan.
Baca juga: Germak: Penyaluran Migor Subsidi Harus Diawasi.dan Dipantau Masyarakat Secara Langsung
“Dia engga mungkin tidak beli migor. Meski harganya tinggi, kalau dia engga beli, dia engga bisa makan. Paling dia menambah harganya sedikit supaya dapat untung,” ujar Jeirry.
Jeirry meyakini, ada kolaborasi antara pengambil kebijakan dan produsen untuk membuat pasokan menjadi langka kemudian menaikkan harga seenaknya.
“Saya menduga ada kolaborasi seperti itu yang terjadi, tapi membuat kita dibutakan dan dialihkan opininya ke hal-hal lain. Karena kehebatan pengambil kebijakan adalah mampu mengelola emosi dan sikap kritis masyarakat sehingga tidak muncul dan tidak menjadi masalah. Semua suara kritis mampu dikanalisasi atau mampu dipatahkan. Sehingga tidak muncul menjadi gerakan yang besar dan masif,” ujar.
Jairry lantas mengkritik sikap menteri perdagangan yang seolah-olah lepas tangan. Menurut Jeirry, menteri perdagangan seharusnya tahu mengapa kelangkaan minyak bisa terjadi. Sebaliknya, justru dia tidak tahu. Kinerja Mendag seharusnya dievaluasi.
“Misalnya menteri tidak mampu lagi menangani persoalan ini, bahkan menteri ini tidak dievaluasi, tidak diganti. Ini memperlihatkan menteri yang bersangkutan tidak berhasil mengelola tata niaga migor itu sendiri. Mungkin dia menutupi, karena tidak mungkin alasannya tidak tahu,” ujar Jeirry.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menyampaikan, perlu ada upaya untuk membongkar praktik kartel minyak goreng.
“Pelaku kartel seperti tidak bisa disentuh. Mafia tidak bisa dibawa penegak hukum. Justru penimbun kecil yang diungkap. Pada dasarnya justru pelaku besarnya tidak dibongkar,” kata Ray.
Ray lantas mendukung Gerakan Masyarakat Awasi Kartel (Germak) untuk mengawasi dan melawan kartel ini. Germak juga berupaya menyadarkan kesadaran masyarakat terkait situasi kelangkaan minyak goreng.
HY
