Channel9.id – Jakarta. Polemik yang melibatkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Rekaman suara yang diduga milik Budi Arie, yang menuding PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) berada di balik pemberitaan terkait dirinya, dinilai berpotensi memicu ketegangan politik.
Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai pernyataan Budi Arie bukan sekadar konflik antarelite. Ia menyebut hal itu membuka dugaan serius soal aliran dana judi online ke lingkar kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Keyakinan saya sampai 90 persen bahwa praktik ilegal itu ikut menopang dinamika politik menjelang Pilpres,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).
Ia mendorong dibentuknya Komisi Kebenaran untuk mengusut dugaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga legitimasi transisi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian serupa juga disampaikan Koordinator Poros Muda NU, Ramadhan Isa. Menurutnya, polemik ini bukan lagi isu pribadi, melainkan telah menjadi ancaman terhadap legitimasi politik Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya.
“Jika tidak ada tindakan, publik bisa membaca ini sebagai kompromi terhadap figur yang justru melemahkan etika kekuasaan,” kata Ramadhan dalam kesempatan yang sama.
Ramadhan menilai keberadaan Budi Arie dalam Kabinet Merah Putih menciptakan kesan bahwa Prabowo belum sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan lama. Ia menyebut ketegangan antara PDIP dan kelompok relawan Projo yang dipimpin Budi Arie bisa memperburuk stabilitas internal pemerintahan.
Ia pun menekankan pentingnya restorasi etika politik di tingkat eksekutif.
“Jika Prabowo ingin arah reformasi pemerintahannya dipercaya publik, maka pembersihan harus dimulai dari lingkar dalam,” tegasnya.
Ramadhan menambahkan bahwa kasus ini menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali.
“Kalau Presiden tak tegas sekarang, maka bayang-bayang kekuasaan lama akan terus ikut mengatur dinamika kekuasaan baru,” katanya.
Sebelumnya, beredar rekaman suara antara Budi Arie dan seorang jurnalis, Agus Supriyanto dari RATASTV.CO, yang merasa tak terima namanya dikaitkan dengan dugaan penerimaan “jatah” dari judi online. Percakapan itu diduga terjadi pada Sabtu (17/5/2025) malam, sesaat setelah media tersebut memuat artikel terkait.
Dalam rekaman tersebut, Budi menuding PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan (BG) sebagai pihak yang membentuk opini publik untuk menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Ia menyebut dirinya sebagai korban framing dan menolak semua tuduhan yang diarahkan padanya.
“Itu fitnah, framing. Itu kan si Tony ditekan oleh PDI Perjuangan untuk menyeret-nyeret nama saya, paham gak,” kata Budi, dalam unggahan akun Facebook Ahmad Rusmiarso, Kamis (22/5/2025).
“Judulnya kalian itu, ‘saya minta (jatah pengamanan judi online 50 persen)’. Ini fitnah. Framing. Mestinya tanya balik dong. Saya tahu, Tony ditekan (PDIP) untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta. Itu datanya Tony,” imbuh Budi.
Nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online oleh Kominfo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), Jaksa Penuntut Umum menyebut Budi Arie menerima jatah 50 persen dari situs judi online yang dijaga selama ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.
HT
