Channel9.id-Jakarta. Harapan lulusan IKIP berkualitas setinggi langit, tapi perencanaannya hanya di-design pas bandrol terungkap dalam Forum Diskusi Pedagogis (FDG) yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) di Sekretariat IKA UNJ, Gedung Pasca sarjana. Dalam diskusi bertema Historisitas IKIP ke Universitas: Perspektif Pedagogis, yang dipandu oleh Abdullah Taruna, Rektor IKIP/UNJ Periode 1997 – 2005 Prof.Dr. Sutjipto yang membidani transformasi IKIP menjadi Universitas mengungkapkan hal itu.
“Pada waktu itu policy perguruan tinggi mengatakan, bahwa pendidikan itu harus berdasarkan competency based. Jadi kemudian digenjot untuk bisa memiliki kompetensi sebagai guru, kalau SD ya pelajaran SD saja. SMP, ya pelajaran SMP saja yang dipelajari. Itu Competency Based Teacher Education(CBTE),” kata Sutjipto.
Padahal, menurut Prof.Dr. Sutjipto, asumsi sebenarnya yang harus dicapai tidak serendah itu. Asumsi kompetensi dasar yang benar menurutnya, jam mengajar mencerminkan bertahun-tahun jam belajar. “Yang keluar waktu mengajar memang dua jam mengajar, tapi sebenarnya itu hasil belajar bertahun-tahun,” ungkap Sutjipto yang kini menjabat Direktur Pascasarjana Universitas Pancasila.
Para guru belajar secara pas bandrol, dan pemerintah yang memberikan fasilitas lab pembelajaran yang standar mengajar saja, bukan standar research merupakan fakta, bahwa design subtansi mengajar berdasarkan competency based teacher education, itu telah disalahpahami oleh mahasiswa, dan pemerintah selaku pemegang kebijakan. Ini melatar belakangi kenapa masyarakat luas kemudian menganggap IKIP merupakan Perguruan Tinggi kelas 2, dan hanya diminati para para mahasiswa kelas 2. “Mengapa, karena lulusannya akan menjadi guru, dan guru itu gajinya rendah (pada masa itu: RED.). Jadi orang yang mengharapkan gaji tinggi tidak akan masuk IKIP. Itu last result,” kata Sutjipto.
Puncak dari akibat pemahaman yang salah itu, saat pemerintah menunjukkan defisit kepercayaannya atas mutu guru lulusan IKIP, dan kemudian Ditjen Pendidikan Tinggi menugaskan UI, ITB dan IPB untuk menghasilkan guru diploma 3. “Itu karena ketidakpercayaan kepada kemampuan lulusan IKIP dalam menguasai subtansi pelajaran,” ungkap Sutjipto.
Semula pemerintah hendak memperluas akses ke berbagai universitas negeri untuk mendidik guru D3. Namun karena terkendala dana, Ditjen Pendidikan Tinggi kemudian menyekolahkan dosen-dosen IKIP ke UI dan ITB. Langkah ini melahirkan akulturasi dosen-dosen yang berlatar kultur ilmu pendidikan dengan para mahasiswa S2, S3 ilmu murni di UI dan ITB. ”Kami kemudian bertanya kenapa guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu tidak dilahirkan dari Universitas. “Apakah kalau di universitas kemudian hilang jiwa gurunya? apakah branding guru yang bagus harus dari yang mono culture? ujar Prof.Dr. Sutjipto yang optimis interaksi calon guru dan mahasiswa ilmu murni di universitas hasil konversi akan saling memperkaya ilmu pengetahuan.
“Kemudian saya dan beberapa rektor dikirim ke Monash, Melbourne Australia, kemudian ke Brockport di New York, dan beberapa lainnya dikirim ke Jepang, Italia, dan ke mana-mana. Kami semua kemudian menjadi tim yang bekerja di Dikti untuk merumuskan perubahan yang tujuannya memperkuat pendidikan yang ada di IKIP. Semula kesepakatannya tidak mentransformasi IKIP menjadi universitas tetapi memperluas mandat IKIP untuk meluluskan lulusan yang kualifikasinya sama dengan lulusan universitas,” jelas Sutjipto
Saat transformasi IKIP menjadi universitas sudah di ambang pintu. Para rektor IKIP Negeri pun membuat janji bersama. “Saya dari IKIP Jakarta, Pak Johar MS, dari IKIP Negeri Yogyakarta, rektor IKIP Negeri Makassar, IKIP Padang, IKIP Malang, dan sebanyak 10 rektor IKIP Negeri berjanji tidak akan menomorduakan ilmu pendidikan saat IKIP telah menjadi universitas,” ungkap Sutjipto.
Pada Agustus 1999 IKIP Jakarta yang dipimpin Prof.Dr. Sutjipto, dan 4 IKIP lainnya diresmikan oleh Pemerintah RI menjadi Universitas.
