Banda Aceh – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebut pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota menunjukkan progres signifikan. Meski sejumlah daerah masih membutuhkan penanganan, sebagian besar wilayah kini sudah kembali normal.
Tito menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan bantuan kepada daerah terdampak bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Progres Pemulihan Terus Meningkat
Tito menegaskan pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Ia menilai mayoritas daerah sudah berfungsi normal, sementara beberapa lainnya masih menjalani pemulihan bertahap.
Ia menjelaskan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pemulihan. BNPB kemudian menyalurkan dana tersebut langsung kepada masyarakat terdampak sesuai kriteria yang berlaku.
Karena itu, Tito meminta dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI agar proses rehabilitasi berjalan lebih optimal.
“Anggaran TKD ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena Presiden sudah menyampaikan transfer daerah di tiga provinsi terdampak bencana ini dikembalikan seperti tahun 2025. Dampaknya besar,” ujar Tito.
Ia menilai normalisasi anggaran transfer ke daerah (TKD) akan membantu pemerintah daerah melengkapi kebutuhan pemulihan, mulai dari mebeler hingga infrastruktur publik dan fasilitas pemerintahan.
Satgas Aktif Turun ke Lapangan
Selama memimpin Satgas PRR, Tito rutin menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia juga turun langsung ke lokasi bencana untuk meninjau kondisi lapangan, menyalurkan bantuan, serta mencatat kebutuhan tiap daerah.
Kemendagri membentuk Posko Gabungan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Tim tersebut secara berkala menggelar rapat daring dengan sekretaris daerah, BPBD, dinas sosial, dan jajaran terkait untuk memperbarui data terbaru.
“Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Kami terus zoom dengan staf kepala daerah untuk update, update, update,” katanya.
Tito meminta pemerintah daerah segera mengirimkan data kondisi wilayahnya. Menurutnya, data yang cepat dan akurat menentukan keberhasilan penanganan secara menyeluruh.
Satgas mengumpulkan data dari daerah secara bottom-up, lalu BPS memeriksa dan memvalidasinya agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Kecepatannya bergantung pada Pemda. Saya kejar setiap minggu lewat zoom meeting. Setelah itu BPS validasi supaya tidak terjadi masalah,” tandasnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, A.M. Akbar Supratman, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, serta sejumlah pejabat terkait ikut menghadiri kegiatan tersebut.
