Channel9.id, Jakarta. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan paling mendesak dalam pemulihan wilayah terdampak bencana hingga 2028.
“Bappenas menyusun rencana induk untuk tiga tahun. Namun, kami akan meninjau kembali mana yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan pada 2026,” ujar Tito, Senin (6/4/2026).
Pemerintah kini memasuki fase krusial pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Melalui rencana induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung bertahap hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan berbagai skema pendanaan. Pemerintah akan memulai melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada 2026, lalu melanjutkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN pada 2027 hingga 2028.
“Dalam rencana tersebut, total kebutuhan anggaran pemulihan wilayah terdampak mencapai Rp100,2 triliun dengan periode pelaksanaan selama tiga tahun,” ujar Pratikno.
Fase Pemulihan Masuk Tahap Rekonstruksi
Pemerintah menetapkan April 2026 sebagai awal fase rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tahap tanggap darurat. Pada fase ini, pemerintah tidak hanya memperbaiki kerusakan sementara, tetapi juga membangun infrastruktur permanen serta memulihkan ekonomi masyarakat.
Kementerian PPN/Bappenas kini merampungkan rencana induk yang akan menjadi dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Setelah final, Satgas PRR akan meninjau ulang dokumen tersebut untuk memastikan program tepat sasaran.
Prioritas 2026: Hunian dan Infrastruktur Dasar
Tito menegaskan pemerintah akan memfokuskan program tahun pertama pada kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan jalan utama, jembatan, serta pembersihan lumpur di wilayah terdampak.
“Hunian tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. Selain itu, infrastruktur dasar harus segera dipulihkan,” kata Tito.
Ia memperkirakan pemerintah dapat menyelesaikan sebagian besar kebutuhan dasar pada 2026. Setelah itu, pemerintah akan beralih ke pemulihan ekonomi dan pembangunan permanen.
Dampak Jangka Menengah: Ekonomi dan Ketahanan Wilayah
Pemerintah menargetkan pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah. Program akan mencakup pemulihan sektor pertanian, perikanan, serta penguatan sistem mitigasi bencana.
Tahun 2027 hingga 2028 diproyeksikan menjadi fase konsolidasi, ketika pembangunan permanen dan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil.
Tantangan Pendanaan dan Koordinasi
Meski anggaran telah dirancang, pemerintah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global. Karena itu, pemerintah perlu menjaga koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.
Deputi Bappenas Medrilzam menilai sinkronisasi program menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan.
“Sebagian besar anggaran akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga dalam tiga tahun ke depan. Karena itu, sinkronisasi program menjadi sangat penting,” ujarnya.
Rencana induk ini menandai pergeseran pendekatan pemerintah dalam penanganan bencana, dari respons jangka pendek menuju pemulihan jangka panjang yang terstruktur.
Jika berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan wilayah terdampak tidak hanya pulih, tetapi juga lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
