Channel9.id – Timika. Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha muda Papua, Maximus Tipagau, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak bersikap tegas dan serius dalam menangani konflik yang terus berlanjut di Distrik Kwamki Narama.ma Konflik yang terjadi sejak Oktober 2025 itu telah menimbulkan korban jiwa, mengganggu keamanan warga, dan mengancam stabilitas pemerintahan daerah.
Maximus menilai konflik yang berlangsung lebih dari tiga bulan tersebut telah berkembang dari persoalan antarwarga menjadi persoalan kemanusiaan, keamanan, dan kewibawaan negara. Ia menekankan tanggung jawab pemerintah daerah untuk hadir sebagai penengah agar konflik tidak berlarut-larut.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Maximus dalam keterangan tertulis, diterima Senin (5/1/2026).
Ia mengingatkan bahwa Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebelumnya telah memediasi dua kelompok yang bertikai pada Desember 2025 bersama Forkopimda Mimika dan Kabupaten Puncak. Namun, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan perdamaian permanen.
Menyusul kembali jatuhnya korban jiwa pada Minggu (4/1/2026) dan meninggalnya seorang perempuan paruh baya pada Senin (5/1/2026), Maximus mendesak Polres Mimika bertindak tegas. Ia meminta aparat menindaklanjuti kasus tersebut dengan penangkapan aktor utama di balik konflik.
“Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kepala perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus hadir dan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.
Maximus mencatat konflik tersebut telah menelan sekitar 10 korban jiwa, termasuk korban luka dari unsur kepolisian. Selain persoalan keamanan, ia juga menyoroti lemahnya pendataan administrasi kependudukan di wilayah konflik.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan status kependudukan warga. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah.
“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski mendorong penegakan hukum, Maximus menegaskan pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik. Ia meminta kedua kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif tanpa mengabaikan hukum adat.
“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan aparat,” katanya.
Maximus juga mengingatkan bahwa pembiaran konflik berkepanjangan dapat merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menghambat pembangunan di Papua Tengah. Menurut dia, stabilitas menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan.
“Stabilitas pembangunan tidak akan terwujud selama konflik horizontal seperti ini tidak diselesaikan hingga ke akar masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sekitar satu dekade lalu wilayah Kwamki Narama yang berjarak dekat dari Bandara Mozes Kilangin Timika dikenal aman dan kondusif. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Ini menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, agar konflik sekecil apa pun bisa segera diatasi sebelum meluas,” ucapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Maximus mengusulkan agar tradisi konflik yang masih membayangi masyarakat setempat dialihkan menjadi kegiatan budaya yang edukatif. Ia mendorong pengembangan festival budaya sebagai bentuk kearifan lokal, termasuk menghidupkan kembali Festival Kamoro Kakuru.
“Dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar, masyarakat asli Papua harus merasakan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan atas hak-haknya,” pungkasnya.
HT
