Channel9.id, New York. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan penguatan keluarga menjadi kunci memperluas akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ia memaparkan pengalaman Indonesia melalui pendekatan pemberdayaan keluarga dan komunitas.
Tri menyampaikan hal itu dalam side event Commission on the Status of Women ke-70 (CSW70) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Kamis (12/3/2026).
Dalam forum tersebut, Tri menegaskan gerakan PKK berperan sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Peran itu memperkuat pelindungan perempuan dan anak di tingkat akar rumput.
“Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dengan dukungan lebih dari enam juta kader masyarakat. Para kader bekerja hingga tingkat keluarga melalui lebih dari dua juta kelompok Dasawisma,” ujar Tri.
Ia menambahkan, jaringan tersebut memungkinkan kader berinteraksi langsung dengan keluarga di tingkat komunitas.
Tri menjelaskan mayoritas pengurus dan kader PKK merupakan perempuan. Mereka berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.
Secara kelembagaan, TP PKK terintegrasi dalam struktur pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan gerakan ini melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes). Struktur tersebut memperkuat sinergi program pemberdayaan keluarga dari pusat hingga desa.
Tiga Pendekatan Penguatan Akses Keadilan
Tri menuturkan PKK memperkuat akses keadilan bagi perempuan melalui tiga pendekatan utama.
Pertama, kader PKK meningkatkan literasi hukum keluarga. Mereka melakukannya melalui pertemuan warga, kegiatan pengasuhan anak, dan kunjungan rumah.
Melalui kegiatan itu, kader mendorong keluarga memahami hak dan kewajiban. Kader juga mengedukasi warga untuk mengenali kekerasan sebagai pelanggaran hak.
Selain itu, kader mengingatkan pentingnya identitas hukum dan pencatatan sipil.
Kedua, kader PKK mendorong pencegahan dini konflik keluarga. Para kader berasal dari komunitas yang sama dengan warga.
Kondisi itu membantu kader mengenali kerentanan sosial lebih cepat. Dengan cara ini, masyarakat dapat menangani masalah sebelum berkembang menjadi kekerasan.
Ketiga, kader PKK membantu masyarakat mengakses sistem pelindungan dan keadilan formal.
Kader menghubungkan perempuan dan keluarga dengan berbagai layanan. Layanan itu meliputi bantuan sosial, fasilitas kesehatan, bantuan hukum, dan unit pelindungan perempuan serta anak.
Tri menegaskan pendekatan keluarga dan komunitas penting untuk memperluas akses keadilan bagi perempuan.
“Keadilan harus hadir tidak hanya di ruang sidang. Keadilan juga harus hadir di rumah dan komunitas,” kata Tri.
Pemerintah Indonesia menggelar side event tersebut sebagai bagian dari kontribusi pada forum CSW70.
Forum CSW70 berlangsung pada 9–19 Maret 2026 di Markas Besar PBB. Delegasi dari berbagai negara mengikuti kegiatan ini.
Organisasi internasional dan masyarakat sipil juga hadir dalam forum tersebut. Mereka membahas penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Forum ini menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai negara. Themba Mahleka memoderatori diskusi tersebut.
Mahleka menjabat Associate Director Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.
Panelis yang hadir antara lain Tri Tito Karnavian. Hadir pula Maimoonah K. Al Khalil dari Family Affairs Council Arab Saudi.
Forum juga menghadirkan Ong Ai Hua dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura. Panelis lainnya ialah Marivic A. Trabajo-Daray dari Integrated Bar of the Philippines.
