Channel9.id-Jakarta. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai tumpang tindih peraturan kemenhub dan kemenkes membuktikan komunikasi buruk antar-Kementrian.
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ada beberapa perbedaan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan Menhub membolehkan ojek online mengangkut penumpang sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan melarangnya.
“Hal ini sekaligus menunjukan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintahan dalam penerapan PSBB cukup buruk Sehingga menghasilkan kebijakan berbeda-beda yang membuat bingung masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (13/4).
Ia menyatakan, pihak ojek online dirugikan karena keputusan yang tidak jelas dari dua pembantu Presiden Jokowi ini. Sehingga hal ini sepatutnya tidak terjadi di dua kementerian ini.
“Gara-gara keputusan yang berbeda tersebut, tidak sedikit maka para ojek online dirugikan. Karena di satu sisi dilarang namun di sisi lain diperbolehkan,” tegasnya.
(virdika rizky utama)
