Channel9.id – Jakarta. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), khususnya Dewan Guru Besar UMY, meminta penyelenggara negara khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Anggota Dewan Guru Besar UMY, Prof Akif Khilmiyah mengatakan dalam setahun ini eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, dan hingga sebagian hakim MK yang disoal dalam hal etika dan harga diri.
“Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti,” kata Akif saat membacakan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’ kepada seluruh penyelenggara negara di Kampus UMY, Kasihan, Bantul, Sabtu (3/2/2024).
“Para penguasa negeri ini alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi,” sambung Akif.
Akif mengatakan, kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati sepenuh hati.
Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, Akif berujar, para penyelenggara negara seharusnya menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Penyelenggara negara juga harus memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik kepada warganya.
“Keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia,” ucap Akif.
“Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal,” lanjut dia.
Oleh karenanya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.
“Mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius,” lanjut Akif membacakan tuntutan guru besar dan civitas academica UMY.
Kemudian, mereka juga menuntut para aparat hukum, yakni polisi dan kejaksaan dan birokrasi agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Demikian pula KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya dituntut agar bersikap independen.
Selanjutnya, mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024. Mereka dituntut lebih mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.
Kelima, menuntut lembaga peradilan yakni MA dan peradilan di bawahnya, MK bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.
Terakhir, menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip- prinsip konstitusi.
Sebelumnya, kampus-kampus membuat petisi untuk Jokowi. Dimulai dari UGM yang merilis petisi Bulaksumur karena kecewa terhadap salah satu lulusan ya itu.
Lalu, protes para sivitas akademika terhadap Jokowi di kampus-kampus semakin meluas. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyerukan ‘Indonesia Darurat Kenegarawan’
Pada Jumat (2/2/2024) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.
Sementara itu, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.
HT
