Channel9.id – Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi wacana usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bima mengatakan wacana itu masih perlu kajian.
Menurut Bima, wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya di hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar beberapa waktu lalu.
“Ini didasari dari atensi Presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Biaya tinggi dalam Pemilukada, biaya tinggi dalam pemilu legislatif,” ujar Bima di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).
Oleh karena itu, Bima menyebut Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan kajian bagaimana jika pemilihan kepala daerah nantinya berupa penunjukkan oleh DPRD. Kajian ini sekaligus memetakan opsi lain selain lewat DPRD.
“Ini ditangkap oleh Presiden dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya. Pemilihan di DPRD ada salah satu opsi,” sambungnya.
Kendati demikian, ia mengatakan fokus utama bukan soal Pilkada lewat DPRD, melainkan identifikasi akar masalah. Pemerintah masih mendalami beragam faktor akar masalah yang membuat pemilu memakan biaya politik tinggi.
“Tetapi yang paling penting saat ini adalah identifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi. Itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa, kemudian solusinya kemana. Harus nyambung semua,” ucapnya.
Bima memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut. Meski menurutnya lebih cepat, lebih baik.
“Itu artinya Presiden menangkap urgensinya. Semakin cepat, semakin bagus karena kita punya persiapan lama untuk mempersiapkan sistemnya. Tetapi tentu tidak terburu-buru juga. Kita perlu sekali masukkan dari publik,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur hingga bupati. Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini dalam sambutannya pada Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024).
Menurut Prabowo, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk menggelar Pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Belum lagi banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan peserta pilkada. Dengan keadaan itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
HT
