Channel9.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan berat dalam hal pengelolaan fiskal. Salah satunya adalah membengkaknya utang jatuh tempo pada tahun 2026 yang kini tercatat mencapai Rp833,96 triliun, naik signifikan dibandingkan posisi sebelumnya Rp803,19 triliun pada akhir April 2024.
Kenaikan tersebut mencerminkan beban pembayaran utang yang semakin besar, dan bisa menjadi tekanan serius bagi stabilitas anggaran pemerintah. Apalagi, menurut data, lonjakan itu belum dijelaskan secara resmi apakah disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah atau peningkatan penerbitan obligasi pemerintah (SBN).
Utang jatuh tempo pemerintah tak hanya dalam rupiah, tetapi juga dalam bentuk valuta asing (valas). Dengan asumsi nilai tukar rupiah di tahun depan akan berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, beban pembayaran dalam valas tentu akan makin berat.
Data Kementerian Keuangan mencatat, utang jatuh tempo pemerintah mencapai puncaknya pada 2026, lalu sedikit menurun dalam beberapa tahun berikutnya namun tetap tinggi:
2026: Rp833,96 triliun
2027: Rp821,6 triliun
2028: Rp794,42 triliun
2029: Rp749,71 triliun
2030: Rp636,05 triliun
Dari angka-angka tersebut, Rp154,5 triliun pada 2026 berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang disepakati selama masa pandemi.
Skema burden sharing atau pembagian beban utang antara pemerintah dan BI disepakati melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor maksimal tujuh tahun. Kini, utang-utang hasil kesepakatan tersebut mulai jatuh tempo, dimulai pada 2025 hingga 2030:
2025: Rp100 triliun
2026: Rp154,5 triliun
2027: Rp210,5 triliun
2028: Rp208,06 triliun
2029: Rp107,5 triliun
2030: Rp56 triliun
Secara total, utang jatuh tempo dari skema ini mencapai Rp836,56 triliun.
Jika seluruh utang jatuh tempo, termasuk pinjaman dan SBN reguler, dihitung dari 2025 hingga 2029, maka total beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintahan Prabowo mencapai sekitar Rp4.000 triliun.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim ekonomi Presiden Prabowo, yang harus mencari strategi pembiayaan yang cermat, menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memenuhi janji-janji kampanye.
Dengan tekanan utang jatuh tempo yang tinggi, terutama pada 2026, pemerintahan mendatang harus bergerak cepat memastikan likuiditas yang cukup untuk pembayaran kewajiban tanpa mengganggu program pembangunan. Stabilitas nilai tukar, efisiensi belanja negara, dan diversifikasi pembiayaan akan menjadi kunci menjaga fiskal tetap sehat.
