Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta, sekolah tidak dibuka serentak pada pertengahan Juli 2021. Mengingat angka Covid-19 masih tinggi, munculnya varian baru Covid yaitu B.1.1.7 yang penularannya lebih cepat dan ganas, dan angka positivity rate yang masih tinggi di atas 10% di banyak daerah.
Menurut P2G, opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menyampaikan, ada 2 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal Tahun Ajaran Baru Juli 2021 nanti, yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.
“Kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item, dan 2 hal ini tidak bisa ditawar-tawar” kata Satriwan dalam rilis, Jumat 4 Juni 2021.
Satriwan menyampaikan, proses vaksinasi guru dan tendik semula ditargetkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim rampung Juni 2021 bagi 5 juta pendidik dan tendik, ternyata hingga awal Juni ini baru sekitar 1 juta guru yang divaksin.
Untuk mengatasi hal itu, P2G memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda mesti melakukan pemetaan, guru di sekolah dan daerah mana saja yang belum divaksinasi, baik belum vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2.
“Agar melalui pemetaan ini Pemerintah tidak gegabah meminta sekolah dibuka. Sebab risikonya adalah keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan dan keluarga mereka. Jika guru dan tendik belum divaksin jangan coba-coba berani membuka sekolah,” kata Kabid Advokasi P2G Iman Z. Haeri.
Kedua, pemetaan sekolah dari 535.782 sekolah di seluruh Indonesia, sekolah di daerah mana saja yang sudah mengisi Daftar Periksa. Bagi yang sudah, Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) wajib melakuan verifikasi dalam rangka assesment kesiapan sekolah dibuka. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid. Sedangkan bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah dibantu Pengawas dan Dinas Pendidikan segera memenuhi fasilitas pendukung prokes, yang biaya pengadaannya diambil dari Dana BOS.
Ketiga, sambil mengakselerasi vaksinasi guru dan kesiapan fasilitas prokes di sekolah, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan blended learning untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.
Keempat, P2G sangat berharap desakan Mendikbudristek agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Karena fasilitas prokes penunjang sudah terpenuhi. Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik.
Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 atau positivity rate masih tinggi, seperti Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik.
Oleh karenanya P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan. Mengingat kewenangan mengelola sekolah di bawah Pemda bukan di bawah Kemendikbud.
“Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ,” pungkas Satriwan.
HY
